NEWS
-
Membedah Tarik Ulur Penerapan PPN 12% per 1 Januari 2025
Ketua Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun, menilai pernyataan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, terkait penundaan penerapan tarif Pajak Pertambahan Nilai atau PPN 12% menunjukkan bahwa pemerintah tengah mempertimbangkan kebijakan tersebut dengan matang. Pemerintah Masih Melakukan Kajian Sebelumnya, Luhut menyampaikan bahwa pemerintah kemungkinan akan menunda penerapan kenaikan tarif PPN tersebut. Misbakhun menegaskan bahwa […]
-
Coretax Ubah Tata Cara PengembalianPPh yang Seharusnya Tak Dipotong
Coretax administration system mengubah mekanisme restitusi atas PPh yang seharusnya tidak dipotong atau tidak dipungut. Merujuk pada Pasal 130 ayat 1 Peraturan Menteri Keuangan PMK 81/2024, PPh yang seharusnya tidak dipotong atau tidak dipungut diminta kembali oleh pemotong atau pemungut dengan mengajukan permohonan. “Dalam hal terjadi kesalahan pemotongan atau pemungutan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal […]
-
Penerimaan Pajak Kanwil DJP Jakpus Capai Rp78,65 Triliun
Penerimaan pajak Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Pusat mencapai Rp78,65 triliun per 31 Oktober 2024. Jumlah itu setara 76,11 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditetapkan sebesar Rp103,33 triliun. Kepala Kanwil DJP Jakarta Pusat, Eddi Wahyudi mengatakan, berdasarkan jenis pajaknya, capaian Kanwil DJP Jakarta Pusat terdiri dari Pajak Penghasilan […]
-
Menunggu Sikap Prabowo di Tengah Arus Penolakan Tarif PPN 12%
Pemerintahan Prabowo Subianto belum memberi kepastian mengenai rencana kenaikan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN dari 11% menjadi 12% pada tahun 2025. Kenaikan PPN menjadi 12% adalah mandat dari Upasal 7 ayat (1) Undang-undang No.7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Pasal itu mengatur bahwa PPN 12% mulai berlaku paling lambat pada tanggal 1 Januari […]
-
Wakil Ketua Banggar DPR: Tax Amnesty Bisa Perkuat Likuiditas Nasional
Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Syarief Abdullah Alkadrie menyatakan tax amnesty diperlukan untuk menarik dana-dana milik wajib pajak Indonesia yang selama ini ditempatkan di luar negeri. Repatriasi dana ke sistem keuangan NKRI nantinya diharapkan memperkuat likuiditas nasional. Tak hanya itu, tax amnesty juga diharapkan bisa membiayai defisit anggaran pada tahun depan yang menembus Rp600 […]
WA only