NEWS
-

Ditjen Pajak Siapkan Skema Cooperative Compliance untuk Perusahaan Besar Mulai 2026
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah menyiapkan pendekatan baru dalam pengawasan wajib pajak besar melalui konsep cooperative compliance mulai tahun depan. Melalui skema ini, perusahaan-perusahaan besar akan diajak membangun sistem kepatuhan pajak yang terintegrasi sejak tahap awal transaksi hingga pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT). Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak, […]
-

Ditjen Pajak Targetkan Kumpulkan Rp 9 Triliun dari Pajak Netflix CS di 2025
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memperkirakan penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) atas Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) dari pelaku usaha luar negeri seperti Netflix hingga Spotify akan mengalami peningkatan. Hingga akhir 2025 nanti, pihaknya menargetkan bisa mengumpulkan sekitar Rp 9 triliun dari kebijakan tersebut. Angka ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya yang mencapai […]
-

Insentif PBB-P2 di DKI, Ringankan dan Hapus Denda hingga Akhir 2025
Jelang penghujung tahun 2025, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta masih menyediakan insentif bagi masyarakat yang memiliki tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Insentif itu dijalankan berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 281 Tahun 2025, yang berlaku sejak 8 April hingga 31 Desember 2025. Kebijakan keringanan dan penghapusan sanksi administratif ini mewujudkan kepedulian Pemprov DKI […]
-

Ada Bank Salah Implementasikan KUR, Purbaya: Pajaknya Gua Gedein
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akan memajaki pihak-pihak yang menjalankan kebijakan kredit usaha rakyat (KUR) dengan cara yang tidak sesuai ketentuan. Dalam rapat bersama Komite IV DPD, diketahui bahwa terdapat bank yang meminta agunan dari calon debitur meski kredit yang diajukan tidak lebih dari Rp100 juta. Mendengar laporan tersebut, dia menyatakan bakal melakukan investigasi. “Kalau […]
-

OJK Sambut Baik Perpanjangan Insentif PPN DTP untuk Pembelian Rumah hingga 2026
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyambut baik keputusan pemerintah memperpanjang insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar 100% untuk pembelian rumah hingga tahun 2026. Dian Ediana Rae, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan menilai, kebijakan ini menjadi salah satu langkah strategis pemerintah dalam mendorong daya beli masyarakat dan memperkuat pertumbuhan sektor properti, yang pada gilirannya juga […]
WA only