NEWS
-
Tanpa Naikkan Tarif, Guru Besar UI Ungkap Cara Tambah Setoran Pajak
Tarif pajak yang tinggi, belum tentu dapat meningkatkan penerimaan negara. Berdasarkan teori Kurva Laffer, tarif pajak yang terlalu tinggi justru dapat menurunkan penerimaan negara karena mendorong penghindaran pajak. Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) Telisa Aulia Falianty pun menjelaskan bahwa struktur ekonomi Indonesia masih didominasi oleh sektor informal yang sulit dijangkau […]
-
Naikkan Pajak Jadi 90% Cara Pemerintah Vietnam Tekan Konsumsi Alkohol
Pemerintah Vietnam menaikkan pajak alkohol menjadi 90% dari semula 65%. Kebijakan itu dibuat dalam rangka menekan angka konsumsi alkohol. Dikutip detikFinance dari Reuters, Kementerian Keuangan Vietnam mengatakan tujuan dari pajak yang lebih tinggi adalah untuk mengekang konsumsi alkohol. Vietnam adalah pasar bir terbesar kedua di Asia Tenggara, menurut laporan oleh konsultan KPMG pada tahun 2024. […]
-
DJP Mau Sita 133 Aset Penunggak Pajak
Sebanyak tiga Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di Provinsi Jawa Barat yakni Kanwil DJP Jawa Barat I, Kanwil DJP Jawa Barat II dan Kanwil DJP Jawa Barat III meluncurkan kegiatan Pekan Sita Serentak Tahun 2025. Hal ini sebagai bentuk semangat kolaborasi Kemenkeu Satu Jawa Barat. Direktur Penegakan Hukum Kantor Pusat DJP, Eka Sila Kusna […]
-
Teguran Tak Ditanggapi WP, Juru Sita Pajak Akhirnya Kirim Surat Paksa
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Natar menggelar kegiatan penagihan aktif berupa penyampaian Surat Paksa ke alamat usaha wajib pajak badan PT SM yang berlokasi di Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung pada 6 Mei 2025. Dalam kegiatan tersebut, KPP menugaskan 2 juru sita pajak negara (JSPN), yaitu Muhammad Riyan Saputra dan Alivo Pradana. Adapun surat paksa […]
-
PER-7/PJ/2025 Perinci Kriteria dan Syarat Penetapan WP Nonaktif
Melalui Perdirjen Pajak No. PER-7/PJ/2025, DJP memerinci kriteria penetapan wajib pajak nonaktif secara jabatan. Sesuai dengan ketentuan, kepala kantor pelayanan pajak (KPP) dapat menetapkan wajib pajak nonaktif (dulu disebut wajib pajak nonefektif) berdasarkan permohonan wajib pajak atau secara jabatan. “Wajib pajak nonaktif adalah wajib pajak yang tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif namun belum dilakukan […]
WA only