NEWS
-
Susu Perah Impor Tak Kena Pajak, Kantor Sri Mulyani Jelaskan Aturannya
Jakarta, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) buka suara soal pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk produk susu impor. Seperti diketahui, Para peternak sapi perah di Jawa Timur dan Jawa Tengah melakukan protes dengan melakukan mandi susu hingga membuang susu perah akibat produknya yang tidak terserap pajak. Pemicu marahnya peternak ini adalah susu produksi lokal kalah saing dengan […]
-
DJP Kantongi Pajak Ekonomi Digital Rp 29,97 Triliun per Oktober 2024
JAKARTA. Pemerintah mencatat penerimaan dari sektor usaha ekonomi digital sebesar Rp29,97 triliun hingga Oktober 2024. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Dwi Astuti merinci jumlah tersebut berasal dari pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) sebesar Rp 23,77 triliun, pajak kripto sebesar Rp 942,88 miliar, pajak fintech (P2P lending) sebesar […]
-
Penerimaan Pajak Melorot, Sri Mulyani: Tahun Ini Jadi tahun yang Berat
JAKARTA, Pemerintah sudah mengumpulkan penerimaan pajak sebesar Rp 1.517,5 triliun hingga 31 Oktober 2024. Realisasi ini menunjukkan kontraksi 0,4% dari periode Oktober 2023. Saat itu realisasi penerimaan pajak mencapai Rp 1.523,9 triliun. “Kami telah sampaikan ke Komisi XI tahun ini tahun yang berat dengan pertumbuhan pajak negatif karena harga minyak kelapa sawit dan batu bara […]
-
Prabowo Butuh Anggaran Jumbo, Kemenkeu Putar Otak Cegah Kebocoran Pajak
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan besarnya kebutuhan anggaran pemerintahan Kabinet Merah Putih di bawah komando Presiden Prabowo Subianto. Hal itu terlihat dari beragam program prioritas yang dicanangkan, serta adanya tambahan kementerian dan lembaga (K/L) baru. Demikian kata Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengawasan Pajak Kemenkeu, Nufransa Wira Sakti dalam diskusi bertajuk ‘Arah Kebijakan Perpajakan di Era […]
-
Mantan Menkeu Beri Warning Soal Efek Kenaikan PPN 12%
Rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% pada tahun depan kembali menjadi sorotan di tengah penurunan daya beli masyarakat. Sebagaimana diketahui, kenaikan tarif PPN sudah termaktub dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) untuk naik pada Januari 2025 menjadi 12%, dari yang saat ini telah di level 11%. Adapun, PPh badan direncanakan untuk dipangkas […]
WA only