Mindblown: a blog about philosophy.
-
Alamat Tak Sesuai, Perlu Dibuat FP Pengganti Agar PM Bisa Dikreditkan
JAKARTA, Pengusaha kena pajak (PKP) perlu memahami kembali ketentuan mengenai penerbitan faktur pajak. Sesuai dengan Peraturan Dirjen Pajak PER-03/PJ/2022, faktur pajak disebut memenuhi persyaratan formal apabila diisi dengan benar, lengkap, dan jelas. Salah satu hal yang perlu diisi adalah identitas pembeli BKP atau penerima JKP yang meliputi nama, alamat, NPWP, NIK, dan nomor paspor yang […]
-
Kanwil Pajak Nusa Tenggara Kantongi Setoran Rp 4,7 T
Penerimaan Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak Nusa Tenggara per 25 Oktober 2023 mencapai Rp 4,73 triliun, setara 72,94% dari target tahun ini. Angka itu tumbuh 1,62% year on year (yoy). Berdasarkan jenisnya, setoran pajak pertambahan nilai dalam negeri (PPN DN) menjadi kontribusi tertinggi penerimaan Kanwil Pajak Nusa Tenggara, sebesar 37,9%. Penerimaan PPN DN tumbuh […]
-
DJP: Moto GP Mandalika Tingkatkan Setoran Pajak Nusa Tenggara
Kegiatan MotoGP di Mandalika yang berlangsung pada 13-15 Oktober 2023 dinilai mendorong penerimaan pajak di wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB). Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Nusa Tenggara Syamsinar mengatakan kegiatan tersebut menjadi salah satu penopang realisasi pajak di wilayah Nusa Tenggara, meski bukan pendorong utama. “Sektor perdagangan masih terkait dengan efek Mandalika, persiapannya […]
-
Coretax System Berlaku 1 Juli 2024, Ditjen Pajak Jamin Kerahasiaan Data Wajib Pajak
LOMBOK. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan meluncurkan Coretax System pada 1 Juli 2024. Dalam sistem canggih tersebut, wajib pajak tidak lagi ribet dalam mengisi atau melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Hal ini dikarenakan pengisian SPT Tahunan akan dilakukan secara prepopulated pada 2025 mendatang. Staf Ahli Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak DJP […]
-
BKF Beberkan Aspek yang Dipertimbangkan Sebelum Terapkan Pajak Karbon
Badan Kebijakan Fiskal (BKF) menyatakan terdapat beberapa aspek yang tengah dipertimbangkan pemerintah sebelum mengimplementasikan pajak karbon sebagaimana diatur dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan Negara (PKPN) BKF Pande Putu Oka Kusumawardani mengatakan pajak karbon menjadi upaya pemerintah menurunkan emisi karbon. Namun, pemerintah perlu berhati-hati dalam menerapkan pajak karbon. “Penerapan pajak perlu […]
Got any book recommendations?
WA only