NEWS
-
WP Ini Sudah 8 Tahun Tak Bekerja, Tiba-Tiba Dapat Surat Teguran Pajak
Seorang wajib pajak memperoleh Surat Teguran karena belum membayarkan Surat Tagihan Pajak STP/Surat Ketetepan Pajak Kurang Bayar SKPKB. Dalam Surat Teguran tersebut, tertera tagihan pajak yang harus dibayarkan adalah Rp100.000, sebagai konsekuensi atas belum lapor SPT Tahunan. Padahal, menurut keterangan wajib pajak tersebut, dirinya sudah tidak lagi bekerja sejak 2017. Karenanya, tidak ada lagi penghasilan […]
-
PBJT Makanan Minuman dan PBJT Jasa Kesenian Hiburan Insidental Kena Pajak? Ini Penjelasannya
Wajib pajak, ternyata ada banyak jenis pajak yang harus dipahami. Salah satunya, Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) yang mencakup beberapa jenis pajak daerah. Misalnya, PBJT Makanan dan Minuman serta PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan yang bersifat insidental. Jenis pajak satu ini dikenakan terhadap kegiatan usaha yang menyediakan makanan, minuman, serta hiburan atau kegiatan yang […]
-
Daya Beli Warga RI Anjlok, Pak Prabowo Tolong Batalkan PPN 12%!
Sejumlah kalangan ekonom dari berbagai universitas mengingatkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk menunda kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% pada 2025. Musababnya, aktivitas ekonomi di dalam negeri tengah tertekan, tercermin dari laju pertumbuhan ekonomi pada kuartal III-2024 yang tumbuh di bawah 5%, dipicu oleh tertekannya daya beli masyarakat akibat akumulasi inflasi yang tinggi beberapa […]
-
Cadangan Devisa RI Meningkat Jadi USD151,2 Miliar Berkat Penerimaan Pajak
Bank Indonesia (BI) mencatat posisi cadangan devisa Indonesia sebesar USD151,2 miliar pada akhir Oktober 2024. Cadev tersebut meningkat dibandingkan posisi pada akhir September 2024 sebesar USD149,9 miliar. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso mengungkapkan, kenaikan posisi cadangan devisa tersebut antara lain bersumber dari penerimaan pajak dan jasa serta penarikan pinjaman luar negeri pemerintah. […]
-
DJP Ungkap Alasan Penyeragaman Tanggal Jatuh Tempo Penyetoran Pajak
Dalam upaya untuk meningkatkan efisiensi administrasi pajak, Kementerian Keuangan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2024 mengubah batas waktu pembayaran beberapa jenis pajak yang sebelumnya jatuh tempo pada tanggal 10 bulan berikutnya, kini diseragamkan menjadi tanggal 15 bulan berikutnya. Terkait perubahan ini, Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Dwi […]
WA only