NEWS
-
Cadangan Devisa RI Meningkat Jadi USD151,2 Miliar Berkat Penerimaan Pajak
Bank Indonesia (BI) mencatat posisi cadangan devisa Indonesia sebesar USD151,2 miliar pada akhir Oktober 2024. Cadev tersebut meningkat dibandingkan posisi pada akhir September 2024 sebesar USD149,9 miliar. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso mengungkapkan, kenaikan posisi cadangan devisa tersebut antara lain bersumber dari penerimaan pajak dan jasa serta penarikan pinjaman luar negeri pemerintah. […]
-
DJP Ungkap Alasan Penyeragaman Tanggal Jatuh Tempo Penyetoran Pajak
Dalam upaya untuk meningkatkan efisiensi administrasi pajak, Kementerian Keuangan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2024 mengubah batas waktu pembayaran beberapa jenis pajak yang sebelumnya jatuh tempo pada tanggal 10 bulan berikutnya, kini diseragamkan menjadi tanggal 15 bulan berikutnya. Terkait perubahan ini, Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Dwi […]
-
Core Tax Berpotensi Merepotkan Wajib Pajak, Ini Alasannya!
Pemerintah baru saja menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan Dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (SIAP). Aturan yang berjumlah 484 pasal dan jumlah halaman mencapai 642 halaman ini diterbitkan sebagai persiapan implementasi Core Tax atau PSIAP pada 2025 mendatang. Konsultan Pajak dari Botax Consulting Indonesia, Raden Agus Suparman […]
-
Tanggal Jatuh Tempo Penyetoran Pajak Berubah, Kini Jadi Paling Lambat Tanggal 15
Tanggal jatuh tempo pembayaran pajak berubah. Ini setelah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengubah jatuh tempo pembayaran pajak sejalan dengan rencana implementasi Core Tax Administration System (CTAS). Perubahan tanggal jatuh tempo pembayaran pajak itu tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2024. Aturan ini berlaku efektif 1 Januari 2025 dan mencabut 42 […]
-
Tak Semua Harus Lapor SPT, Ditjen Pajak Bakal Umumkan Kriterianya!
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan akan membuat peraturan baru mengenai kriteria Wajib Pajak (WP) yang tak perlu melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan pajak saat sistem inti administrasi perpajakan atau core tax system dirilis. Hal tersebut termuat dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2025 tentang Ketentuan Perpajakan Dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan. PMK […]
WA only