NEWS
-
PMK 81/2024 Beri Kepastian Hukum Pelaksanaan Coretax System
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2024 tentang ketentuan Perpajakan Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan dinilai dapat memberikan kepastian hukum perpajakan berbasis Core Tax Administration System (CTAS). Sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak. Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute Prianto Budi Saptono menilai, alasan PMK 81/2028 terbit adalah untuk menata peraturan perundang-undangan di bidang […]
-
Perpanjangan Diskon Pajak Beli Rumah Lagi Diusulkan ke Sri Mulyani
Kebijakan insentif berupa pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) kabarnya diperpanjang hingga 2025. Kebijakan tersebut memungkinkan pembelian properti seperti rumah hingga ruko dan kendaraan bermotor mendapatkan diskon pajak. Mengenai hal tersebut, Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Iwan Suprijanto mengatakan pihak Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman sedang mengusulkan kebijakan itu ke Kementerian Keuangan. Iwan menegaskan, […]
-
Apa itu Tax Holiday, Aturan, Syarat, dan Cara Mendapatkannya
Tax holiday, atau kebijakan penyediaan pajak untuk perusahaan yang berinvestasi di sektor-sektor strategis, semakin menjadi sorotan dalam upaya pemerintah Indonesia untuk menarik investasi asing dan domestik. Melansir laman Perkumpulan Tax Center dan Akademisi Pajak Seluruh Indonesia (Pertapsi), kita akan menilik lebih dalam apa itu tax holiday, aturannya, syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh perusahaan, hingga langkah-langkah […]
-
Pemkot Pangkas Target Pendapatan Daerah pada Tahun Ini, Ini Sebabnya
Pemkot Malang, Jawa Timur menurunkan target penerimaan pajak dari Rp1 triliun menjadi Rp840 miliar untuk 2025. Penyesuaian target dilakukan mengingat angka realisasi penerimaan pajak pada beberapa tahun terakhir tidak mencapai target. Sekda Kota Malang Erik Setyo Santoso menerangkan penyesuaian itu dihitung berdasarkan proyeksi realisasi penerimaan pajak 2024. Adapun Bapenda memperkirakan penerimaan pajak pada tahun ini […]
-
Sri Mulyani Atur Pelaksanaan Coretax System Lewat PMK 81 Tahun 2024
Menteri Keuangan Sri Mulyani telah menandatangani aturan mengenai pelaksanaan sistem inti administrasi perpajakan atau coretax administration system (CATS) pada 14 Oktober 2024 dan diundangkan pada 18 Oktober 2024. Hal itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81/2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan. Adapun PMK Nomor 81 Tahun 2024 itu mulai berlaku pada 1 […]
WA only