NEWS
-
Sri Mulyani Perpanjang Pembebasan Pajak Korporasi
Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani mengakui pembebasan pajak korporasi atau tax holiday telah diperpanjang oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. “Karena memang tax holiday itu mempunyai peran yang penting, proporsinya sangat besar terhadap investasi masuk itu kurang lebih di atas 25 persen,” ujar Rosan dikutip Antara, Minggu (3/11/2024). Adapun perpanjangan […]
-
Rosan: Tax Holiday Kontribusi 25% ke Geliat Investasi
Pemerintah resmi memberlakukan perpanjangan insentif pengurangan pajak penghasilan badan atau tax holiday terhadap industri pionir hingga Desember 2025. Menteri Investasi dan hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani menyebut bahwa insentif tersebut memberikan kontribusi hingga 25% terhadap realisasi investasi. “Perpanjangan dari tax holiday itu sudah disetujui baru saja oleh Kementerian Keuangan. Karena memang tax […]
-
Pengumuman! Tax Holiday Resmi Diperpanjang hingga 31 Desember 2025
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memperpanjang masa berlaku tax holiday hingga 31 Desember 2025. Perpanjangan tax holiday diterapkan berdasarkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 69/2024 yang merevisi PMK 130/2020. “Pengurangan PPh badan…diberikan atas usulan pemberian pengurangan PPh badan yang disampaikan kepada Menteri Keuangan…yang disampaikan paling lambat 31 Desember 2025,” bunyi Pasal 21 PMK 130/2020 s.t.d.d PMK […]
-
Pemerintah Perpanjang Tax Holiday, Tak Berlaku untuk Perusahaan Asing
Pemerintah memperpanjang ketentuan pembebasan pajak korporasi atau tax holiday. Menurutnya Peraturan Menteri Keuangan No. 130/2020, insentif pajak itu semestinya berakhir pada 9 Oktober 2024 tetapi kini telah diperpanjang hingga 31 Desember 2025. Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani menjelaskan bahwa perpanjangan tax holiday tersebut baru saja disetujui oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melalui Peraturan […]
-
Isi Bab Ketentuan Teknis Pelaksanaan Coretax DJP dalam PMK 81/2024
Kementerian Keuangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK 81/2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan. Salah satu ruang lingkup dalam PMK tersebut adalah ketentuan teknis pelaksanaan sistem inti administrasi perpajakan (coretax administration system/CTAS. Ruang lingkup ini dimuat dalam Bab VIII yang terdiri atas 4 pasal, yakni Pasal 464467. “Peraturan menteri ini […]
WA only