NEWS
-
PKP Bakal Wajib Memerinci Data Penyerahan terkait Faktur Pajak Eceran
Pengusaha kena pajak (PKP) bakal wajib mengunggah perincian data penyerahan barang kena pajak (BKP) dan jasa kena pajak (JKP) yang menggunakan faktur pajak eceran. Topik tersebut menjadi salah satu ulasan media nasional pada hari ini, Jumat (25/10/2024). Penyuluh Pajak Ahli Pertama DJP Iqbal Rahadian menjelaskan kewajiban itu merupakan bagian dari implementasi coretax administration system. “Kalau […]
-
Login Coretax, WP Badan Wajib Pakai Akun Orang Pribadi
Skema administrasi perpajakan bagi wajib pajak (WP) badan akan mengalami perubahan dengan kehadiran sistem coretax. Penandatangan dokumen perpajakan tidak lagi menggunakan sertifikat elektronik badan. Berdasarkan informasi yang disampaikan penyuluh pajak di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Lintang dalam Tax Live bertajuk Aplikasi Simulator Coretax, disebutkan bahwa skema itu didasari pada prinsip impersonating dalam sistem […]
-
Belanja Perpajakan Perlu Dievaluasi
Belanja perpajakan yang dialokasikan pemerintah dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) setiap tahunnya perlu dievaluasi. Di satu sisi, perekonomian dalam negeri sedang tidak baik-baik saja. Di sisi lain, ruang fiskal pemerintah juga sempit. Pada 2025, pemerintah memproyeksikan belanja perpajakan senilai Rp 445,5,triliun, naik 11,4% dibandingkan rencana belanja perpajakan tahun ini senilai Rp 399,9 triliun. […]
-
DJP Ungkap 5 Modus Baru Penipuan yang Catut Otoritas,WP Perlu Waspada
Ditjen Pajak DJP kembali mengingatkan wajib pajak agar mewaspadai berbagai modus penipuan baru yang mengatasnamakan otoritas. DJP menyatakan modus penipuan yang mengatasnamakan otoritas terus mengalami perkembangan. Saat ini, DJP mencatat ada 5 modus penipuan baru yang ditujukan kepada wajib pajak. “Kami harap masyarakat dapat terus berhati-hati,” tulis unggahan DJP di media sosial, Jumat 25/10/2024. DJP […]
-
Geliatkan Ekonomi Biru,Kemudahan Izin dan Keringanan Pajak Disiapkan
Kementerian PPN/Bappenas menerbitkan dokumen Peta Jalan Ekonomi Biru Indonesia edisi 2 untuk mengonsolidasikan kebijakan, program, dan kegiatan yang didukung oleh semua pemangku kepentingan dan memberikan panduan untuk mewujudkan ekonomi laut yang berkelanjutan. Dalam dokumen tersebut, terdapat sejumlah rencana aksi untuk mewujudkan ekonomi biru pada 2045. Contoh, pemerintah akan memberikan kemudahan perizinan dan keringanan pajak untuk […]
WA only