Mindblown: a blog about philosophy.
-
Pemberlakuan PMK 96/2023 Dipercepat, Kemenkeu Siapkan Revisi Peraturan
Penerapan PMK 96/2023 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak atas Impor dan Ekspor Barang Kiriman bakal dipercepat mulai 17 Oktober 2023. Beleid tersebut akan menggantikan PMK 199/2019. Direktur Teknis Kepabeanan DJBC Fadjar Donny Tjahjadi mengatakan implementasi peraturan mengenai barang kiriman tersebut memang lebih cepat dari amanat PMK 96/2023, yakni 60 hari sejak diundangkan. Karena diundangkan pada 18 […]
-
Sepeda, Jam Tangan hingga Kosmetik Impor Kena Pajak Lebih Tinggi Mulai 17 Oktober
Jakarta. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bakal segera mengenakan tarif pajak lebih tinggi untuk 8 barang impor semisal sepeda, jam tangan hingga kosmetik. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 96 Tahun 2023 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak atas Impor dan Ekspor Barang Kiriman. Pemberlakuan PMK 96/2023 akan dipercepat satu bulan menjadi 17 Oktober […]
-
PMK 96/2023 Soal Bea Cukai dan Pajak Barang Kiriman akan Direvisi
JAKARTA. Kementerian Keuangan akan merevisi PMK 96/2023 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak atas Impor dan Ekspor Barang Kiriman. Rencana tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Jumat (13/10/2023). Revisi dilakukan karena penerapan PMK 96/2023 akan dipercepat, yakni mulai 17 Oktober 2023. Dalam ketentuan saat ini, PMK 96/2023 mulai berlaku setelah 60 […]
-
Genjot Setoran PBB, Pemda Adakan Pemutihan Pajak sampai 30 November
Pemkab Sumedang, Jawa Barat kembali mengadakan program penghapusan sanksi denda administrasi atau pemutihan pajak bumi dan bangunan (PBB). Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Rohana mengatakan program pemutihan denda PBB dilaksanakan untuk membantu masyarakat yang memiliki tunggakan. Selain itu, program ini juga menjadi bagian dari upaya optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD). “Sesuai arahan dari Pj Bupati […]
-
Pemprov Targetkan Perda soal Pajak Daerah Berlaku Mulai 5 Januari 2024
DPRD menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) yang diusulkan oleh Pemprov Kalimantan Selatan. Sekda Provinsi Kalimantan Selatan Roy Rizali Anwar mengatakan penyusunan Raperda PDRD merupakan tindak lanjut dari UU 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD). “UU HKPD memberikan amanat bahwa jenis pajak dan retribusi, subjek […]
Got any book recommendations?
WA only