NEWS
-
Optimalisasi Penerimaan Pajak Tak Boleh Sebabkan Peningkatan Sengketa
Dalam mengoptimalkan penerimaan negara, pemerintah dinilai perlu untuk mendorong kepastian hukum di bidang pajak. Founder DDTC Danny Septriadi mengatakan ketidakpastian hukum pajak berpotensi memunculkan sengketa-sengketa baru pada masa depan. Menurutnya, optimalisasi penerimaan negara idealnya dijalankan dengan minim sengketa. “Kalau sampai optimalisasi penerimaan kita dilaksanakan dengan meningkatkan penerimaan pajak sebesar-besarnya, tetapi sengketa masih tinggi, itu berarti […]
-
DJP: Penerimaan pajak hingga kuartal ketiga di Aceh Rp3,9 triliun
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Provinsi Aceh menyatakan realisasi penerimaan pajak di provinsi ujung barat Indonesia tersebut hingga kuartal ketiga 2024 mencapai Rp3,9 triliun. Kepala Kantor Wilayah DJP Provinsi Aceh Paryan di Banda Aceh, Kamis, mengatakan realisasi penerimaan pajak tersebut sebesar 63,2 persen dari target sebesar Rp6,1 triliun. “Penerimaan pajak pada Kantor Wilayah DJP […]
-
Praktisi Perpajakan: Core Tax Administration System Bisa Tingkatkan Efisiensi Pengelolaan Pajak
Pajak tidak hanya mendanai pembangunan nasional, tetapi juga digunakan untuk melaksanakan perlindungan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, modernisasi administrasi perpajakan melalui Core Tax Administration System (CTAS) sudah menjadi kebutuhan mendesak agar ketahanan fiskal nasional tetap terjaga. “Core Tax Administration System dalam mengintegrasikan berbagai elemen perpajakan, meningkatkan efisiensi pengelolaan data wajib pajak, serta […]
-
Penerimaan Pajak hingga Kuartal Ketiga di Aceh Rp 3,9 Triliun
Realisasi penerimaan pajak hingga kuartal ketiga 2024 di Aceh mencapai Rp 3,9 triliun, atau sekitar 63,2 persen dari target Rp 6,1 triliun. Kepala Kantor Wilayah DJP Aceh, Paryan, menyatakan bahwa penerimaan ini menunjukkan pertumbuhan positif sebesar 0,63 persen dibandingkan periode yang sama pada 2023. “Penerimaan pajak pada Kantor Wilayah DJP Provinsi Aceh hingga kuartal ketiga atau Januari sampai September 2024 […]
-
Kabinet Era Prabowo Makin Gemoy Disaat Penerimaan Negara Lesu
Presiden terpilih Prabowo Subianto perlu menggenjot berbagai sumber penerimaan negara untuk memenuhi kebutuhan belanja program-program unggulannya. Ini terlihat dari besarnya kebutuhan biaya untuk menjalankan program makan bergizi gratis (MBG), kabinet yang semakin gemuk hingga menghadapi utang jatuh tempo yang cukup besar. Belum lama ini, terungkap bahwa biaya untuk memenuhi program MBG mencapai Rp 1,2 triliun […]
WA only