NEWS
-
Menambal APBN dengan Pajak Orang Kaya
Kabinet gemuk yang menyongkong pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dipastokan membutuhkan anggaran yang besar untuk menjalani program-program prioritas, selain beban operasional dan belanja rutin di kementrian dan lembaga. Artinya, dukungan anggrana pendapatan dan belanja negara (APBN) mutlak untuk memuluskan progran yang menjadi janji politik Prabowo, seperti makan bergizi […]
-
Kinerja PPN Indonesia Kalah dari Singapura dan Thailand
Kinerja pajak pertambahan nilai (PPN) Indonesia masih rendah dan tertinggal dibandingkan negara tetangga. Hal ini menjadi latar belakang pengaturan kembali kebijakan PPN, termasuk kenaikan tarif dari 10% menjadi 11% pada April 2022 dan menjadi 12% yang berlaku selambat-lambatnya 1 Januari 2025 sesuai Undang-Undang tentang Harmoninasasi Peraturan Perpajakan (HPP). Rendahnya kinerja PPN itu tercermin dari angka […]
-
Target Rasio Pajak Daerah Terhadap PDB 2,9% di 2029
Pemerintah menargetkan rasio pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD) terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) alias local taxing ratio Indonesia naik pada tahun 2029. Rasio yang masih rendah dan menjadi salah satu kendala dalam desentralisasi fiskal. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2024-2029, pemerintah menargetkan local taxing ratio 2,9%. Angka ini, jauh lebih tinggi […]
-
Membidik Tambaha Pajak dari Daerah
Pemerintah mulai menerapkan opsen pajak atau pungutan tambahan pajak mulai 5 Januari 2025. Hal ini sesuai amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD). Berdasarkan aturan itu, pemerintah provinsi (pemprov) dapat memungut opsen dari pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLBB). Sementara pemerintah kabupaten (pemkab) atau pemerintah kota […]
-
Sri Mulyani Ingatkan Pegawai Kemenkeu untuk Jaga Kredibilitas APBN
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengingatkan pegawainya untuk menjaga kredibilitas APBN seusai masa jabatannya pada Kabinet Indonesia Maju berakhir pada 20 Oktober 2024. Sri Mulyani mengatakan seluruh pegawai harus ikut menjaga Kementerian Keuangan Kemenkeu) sebagai institusi yang mengelola APBN. Dengan demikian, lanjutnya, APBN tetap dapat menjadi instrumen yang diandalkan untuk mencapai cita-cita nasional. “Saya rasa […]
WA only