NEWS
-
Ditjen Pajak Sebut PPN 12% Mulai 1 Januari 2025, Ekonom Waswas Penerimaan Anjlok
Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak menyampaikan pemerintah akan melakukan implementasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12% per 1 Januari 2025. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Dwi Astuti bahwa penyesuaian tarif PPN sebesar 1%, dari 11% menjadi 12%, akan mengikuti amanat Undang-Undang (UU) No. 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). “Mengenai waktu implementasinya, kami […]
-
Terungkap! 4 Sumber ‘Kebocoran’ Pajak Rp 300 T yang Disebut Hashim
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves) membeberkan tentang potensi hilangnya penerimaan negara sebesar Rp 300 triliun di sektor kelapa sawit. Potensi hilangnya penerimaan negara itu sebelumnya diungkapkan oleh Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, sekaligus adik Presiden Terpilih Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo. Juru bicara Menko Marves, Jodi Mahardi menyebutkan bahwa data yang diungkapkan Hashim […]
-
Kantor Luhut Buka Suara Soal Data ‘Kebocoran’ Pajak Rp300 T
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves) buka suara soal temuan dugaan kebocoran penerimaan negara sebesar Rp 300 triliun yang dibeberkan oleh Hashim Djojohadikusumo, adik Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Kemenko Marves menyebut data tersebut berasal dari audit yang dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). “Mengenai angka Rp 300 triliun yang disebutkan berasal dari temuan […]
-
Prabowo Bakal Pangkas Pajak Perusahaan Jadi 20%, Ini Alasannya!
Presiden terpilih Prabowo Subianto berencana memangkas Pajak Penghasilan (PPh) Badan dari 22% menjadi 20%. Hal ini demi meningkatkan daya saing usaha di Indonesia. “Kami memang menginginkan untuk suatu saat itu bisa menurunkan PPh Badan.” ungkap Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Drajad Wibowo, dikutip Minggu (13/10/2024). Drajat meyakini pemangkasan PPh badan ini tak […]
-
Ambisi Prabowo Raup Rp300 Triliun dari 2 Kelompok Pajak Dinilai Tak Masuk Akal
Ambisi pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto untuk mendapatkan tambahan belanja negara sebesar Rp300 triliun lewat pemungutan piutang pajak dan penghentian transfer pricing dinilai tidak masuk akal. Manajer Riset Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar menjelaskan, besaran piutang pajak bisa dicek dari laporan tahunan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Pada 2022, sambungnya, piutang […]
WA only