NEWS
-
Genjot Pendapatan Daerah, Pemkot Singkawang Naikkan NJOP PBB
Pemerintah Kota (Pemkot) Singkawang melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) mengumumkan kenaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) atau PBB untuk tahun 2024. Kebijakan ini ditetapkan untuk mendorong peningkatan pendapatan daerah melalui sektor pajak, sekaligus menyesuaikan dengan perkembangan infrastruktur, perubahan tata ruang, serta peningkatan fasilitas umum di kota tersebut. […]
-
Komwasjak: Tax Policy Unit Harus Dipisah dari Badan Penerimaan Negara
Komite Pengawas Perpajakan (Komwasjak) berpandangan pembentukan tax policy unit yang terpisah diperlukan dalam hal pemerintah jadi membentuk Badan Penerimaan Negara (BPN). Ketua Komwasjak Amien Sunaryadi mengatakan pemisahan antara lembaga pembuat kebijakan pajak dan lembaga pemungut pajak diperlukan guna menciptakan check and balance. “Mungkin paling mudah adalah bahwa fungsi tax policy tetap ada di Kemenkeu, fungsi administration and collection ada di BPN. Dengan […]
-
Cuma Sampai Akhir Bulan Ini, Denda Seluruh Pajak Daerah Dibebaskan
Pemerintah Kota (Pemkot) Batu, Jawa Timur menggulirkan program pembebasan denda pajak daerah. Program tersebut diadakan dalam rangka memperingati hari ulang tahun (HUT) Kota Batu ke-23. Pj Wali Kota Batu Aries Agung Paewai menjelaskan penghapusan denda pajak diberikan untuk seluruh jenis pajak daerah yang menjadi kewenangan Pemkot Batu. Program penghapusan denda pajak daerah tersebut berlaku untuk […]
-
Pemerintah Kaji Bentuk Insentif Pajak yang Sejalan dengan Pilar 2
Pemerintah terus mengevaluasi berbagai skema insentif pajak yang berlaku untuk mengantisipasi penerapan pajak minimum global. Topik tersebut menjadi salah satu ulasan media nasional pada hari ini, Jumat (4/10/2024). Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal mengatakan pemerintah saat ini masih mengkaji berbagai opsi insentif yang sejalan dengan ketentuan Pilar 2 agar dapat diterapkan […]
-
Kemenkeu Pastikan Indonesia Adopsi Pajak Minimum Global 15% di 2025
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Nathan Kacaribu mengatakan bahwa Indonesia siap mengadopsi pajak minimum global pada tahun depan. Febrio menyebut, penerapan perpajakan global ini diperlukan agar hak pemajakan Indonesia tidak diambil oleh negara lain. “Makanya semua negara mulai tahun 2024 dan mayoritas di tahun 2025 akan mengimplementasikan minimum tax itu tadi, […]
WA only