NEWS
-

Ditjen Pajak Diminta Lirik Data Desil BPS untuk Tambah Wajib Pajak
Anggota Komisi XI DPR RI, Shohibul Imam, menyoroti pentingnya pemanfaatan data desil yang saat ini sedang diverifikasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai salah satu instrumen untuk mendukung upaya perluasan basis pajak di Indonesia. Menurutnya, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menghadapi tantangan besar dalam memperluas basis pajak karena struktur perekonomian Indonesia masih didominasi sektor […]
-

DJP Reaktivasi 24.000 Wajib Pajak Dormant, Awas Ada Risiko Salah Sasaran
Langkah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam mengaktifkan kembali puluhan ribu wajib pajak (WP) yang sebelumnya berstatus nonaktif atau dormant dinilai lebih efektif dan efisien dibandingkan melakukan ekstensifikasi atau mencari wajib pajak baru. Selain mampu meningkatkan penerimaan negara dalam jangka pendek, strategi ini juga berpotensi membuka ruang penerimaan yang jauh lebih besar di […]
-

Kejar Target Penerimaan, DJP Perkuat Kompetensi Fiskus
Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menekankan pentingnya memperkuat kompetensi pegawai guna mencapai target penerimaan pajak. Bimo mengatakan penguatan SDM antara lain dibutuhkan untuk fungsi pengawasan,penerimaan, pemeriksaan, serta pelayanan pajak. Menurutnya, perbaikan ketiga aspek tersebut bakal mendukung tercapainya target penerimaan pajak yang terus meningkat. “Kami harus terus menata SDM kami, memperbesar proporsi pegawai pada fungsi-fungsi utama, yaitu […]
-

DJP Bangunkan 24.000 Wajib Pajak Dormant, Coretax Ungkap Jejak Transaksi
JAKARTA. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berhasil mengaktifkan kembali puluhan ribu wajib pajak (WP) yang sebelumnya berstatus non-efektif atau dormant. Langkah tersebut dilakukan setelah otoritas pajak menemukan indikasi aktivitas ekonomi dan transaksi yang masih berlangsung dari para wajib pajak tersebut. Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengungkapkan, hingga 12 Juni 2026 DJP telah mereaktivasi […]
-

BPS Tegaskan Data Sensus Ekonomi 2026 Tak Dipakai untuk Pajak
JAKARTA. Badan Pusat Statistik (BPS) menjamin data yang dikumpulkan dari pelaku usaha pada Sensus Ekonomi 2026 tidak akan digunakan untuk kepentingan perpajakan. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan kerahasiaan data pelaku usaha dilindungi oleh UU 27/2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). “Data yang Bapak dan Ibu isikan melalui kuesioner akan kami jaga kerahasiaannya dan […]
WA only