NEWS
-
Penerapan Coretax System Bakal Topang Penerimaan Perpajakan 2025
Pemerintah dan DPR melalui APBN 2025 menargetkan penerimaan perpajakan senilai Rp2.490,9 triliun atau naik 12,28% ketimbang outlook penerimaan perpajakan tahun ini senilai Rp2.218,4 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pemerintah telah menyiapkan beberapa strategi untuk mengejar target perpajakan pada tahun depan. Salah satunya, menerapkan coretax administration system. “Target penerimaan perpajakan 2025 ditopang oleh reformasi perpajakan, perluasan basis pajak, […]
-
Renovasi Rumah Kena Pajak 2,4%, Simak Aturannya
Ternyata tidak hanya membangun rumah, renovasinya juga akan dikenakan pajak mulai 2025 mendatang. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Kegiatan Membangun Sendiri (PPN KMS). Pasal 2 ayat (3) PMK menyebutkan bahwa kegiatan membangun sendiri adalah kegiatan membangun bangunan, baik bangunan baru maupun perluasan bangunan lama atau renovasi. […]
-
Menanti Tuah Diskon Pajak Properti
Angin segar menerpa dunia properti nasional. Pemerintah resmi memperpanjang insentif pajak pertambahan nilai (PPN) ditanggung pemerintah (DTP) 100% untuk pembelian properti. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 61/2024 tentang Insentif Tambahan PPN atas Penyerahan Rumah Tapak dan Satuan Rumah Susun yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2024. Aturan itu diteken Menteri Keuangan Sri […]
-
Tindak Lanjuti Tax Holiday PMK 130/2020, Ini Kata Kepala BKF
Badan Kebijakan Fiskal (BKF) sedang membahas keberlanjutan kebijakan pajak berupa fasilitas tax holiday bersama Kementerian Investasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Pembahasan tersebut diperlukan mengingat masa berlaku tax holiday berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 130/2020 bakal berakhir pada Oktober 2024. “Itu sedang kita bahas bersama Kementerian Investasi/BKPM, nanti akan kita update setelah kita [selesai […]
-
Hadi Purnomo: “Monitoring Self-Assessment”, Solusi Optimalisasi Penerimaan Perpajakan
Pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terus berupaya mengoptimalkan penerimaan perpajakan di tengah tantangan yang harus dihadapi, terutama dalam hal penyelenggaraan sistem perpajakan yang efektif dan transparan. Menurut Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan periode 2001-2006 Hadi Purnomo, salah satu solusi yang mampu menjawab tantangan […]
WA only