NEWS

  • Ingat! BPHTB Tidak Sama dengan PPh PHTB,Tarif Pajaknya Juga Beda

    Ingat! BPHTB Tidak Sama dengan PPh PHTB,Tarif Pajaknya Juga Beda

    Masyarakat perlu memahami kembali perbedaan antara BPHTB dan PPhTB atau PPh final atas PHTB. Meski sama-sama berkaitan dengan transaksi jual beli tanah dan/atau bangunan, keduanya merupakan jenis pajak yang berbeda. Tarifnya pun berbeda. Apa Itu BPHTB?BPHTB merupakan singkatan dari bea perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Dikutip dari penjelasan Kanwil Ditjen Pajak DJP Sumatera Utara […]

  • Penyusunan DSP4 Berbasis Risiko Sudah Disesuaikan dengan Coretax

    Penyusunan DSP4 Berbasis Risiko Sudah Disesuaikan dengan Coretax

    Ditjen Pajak (DJP) menyatakan penyusunan Daftar Sasaran Prioritas Pengamanan Penerimaan Pajak (DSP4) berbasis risiko telah sejalan dengan coretax administration system (CTAS) yang akan diterapkan pada akhir tahun ini. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti mengatakan penyusunan DSP4 dilaksanakan dengan kaidah compliance risk management (CRM). Dalam hal ini, DJP akan menyusun daftar pengawasan terhadap ketidakpatuhan wajib pajak […]

  • DPR Usul Tarif CHT Naik 5%, Segini Perkiraan Cukai di Harga Rokok 2025

    DPR Usul Tarif CHT Naik 5%, Segini Perkiraan Cukai di Harga Rokok 2025

    Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengusulkan tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) multiyears untuk naik sebesar 5% per tahun, mulai 2025. Artinya, tarif cukai akan lebih tinggi dari tahun ini dan akan mengerek harga rokok di pasaran. Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR Wahyu Sanjaya menyampaikan hal tersebut dalam kesimpulan Rapat Kerja BAKN dengan Kementerian Keuangan […]

  • DJP Tunda Pemusatan PPN Secara Jabatan, Ikuti Coretax System

    DJP Tunda Pemusatan PPN Secara Jabatan, Ikuti Coretax System

    Ditjen Pajak DJP memutuskan untuk menunda pemusatan tempat PPN terutang secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam PENG4/PJ.09/2024. Awalnya, pengusaha kena pajak PKP yang tidak menyampaikan pemusatan tempat PPN terutang sampai dengan 30 April 2024 akan dilakukan pemusatan tempat PPN terutang secara jabatan per tanggal 1 Juli 2024. Namun, kebijakan tersebut diputuskan untuk ditunda hingga implementasi coretax […]

  • Sri Mulyani Terbitkan Aturan Beli Rumah Bebas Pajak

    Sri Mulyani Terbitkan Aturan Beli Rumah Bebas Pajak

    Kementerian Keuangan (Kemenkeu) segera menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait perpanjangan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk pembelian rumah di minggu ini. Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo menjelaskan, aturan tersebut akan rampung dalam satu hingga dua hari ke depan. “Tinggal penetapan. Saat ini sedang dalam proses penetapan bersama,” […]

WhatsApp WA only