NEWS
-
Pengadilan Pajak Imbau Seluruh Pemda Gunakan e-Tax Court, Ini Sebabnya
Sekretariat Pengadilan Pajak mendorong seluruh pemerintah daerah (pemda) untuk mulai menggunakan e-tax court dalam rangka mendukung upaya efisiensi administrasi sengketa pajak. Menurut sekretariat, keberhasilan implementasi e-tax court sangat bergantung pada pemahaman para pihak yang bersengketa atas aplikasi tersebut. Tak hanya Ditjen Pajak (DJP) dan Ditjen Bea dan Cukai (DJBC), pemda juga merupakan pihak terlibat langsung […]
-
Apa Itu Uang Pembasuh Batin dalam konteks Penagihan Pajak?
UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan UU KUP telah mengatur adanya saat daluwarsa penagihan pajak. Adapun hak untuk melakukan penagihan pajak, termasuk bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak akan daluwarsa setelah melampaui waktu 5 tahun. Merujuk Pasal 22 ayat 1 UU KUP, jangka waktu 5 tahun tersebut dihitung sejak penerbitan surat tagihan pajak […]
-
Ada 6 Pihak yang Dikecualikan dari Kewajiban Punya NPPBKC, Siapa Saja?
Pemerintah mengecualikan sejumlah pihak dari kewajiban untuk memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC). Pengecualian tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 66/2018. Undang-Undang (UU) Kepabeanan dan PMK 66/2018 sebenarnya mewajibkan setiap orang yang menjalankan kegiatan usaha terkait dengan produksi, penyimpanan, impor, penyaluran dan penjualan eceran barang kena cukai (BKC) untuk memiliki izin berupa […]
-
Jelang Pemilu AS, Pengusaha Minta Capres Pertahankan PPh Badan 21%
Pelaku usaha Amerika Serikat (AS) yang tergabung dalam US Chamber of Commerce meminta para capres AS untuk mempertahankan tarif pajak korporasi yang saat ini sebesar 21%. Menurut asosiasi tersebut, kebijakan pajak yang pro-pertumbuhan ekonomi diperlukan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan para pekerja dan mempertahankan daya saing ekonomi AS. “Kebijakan yang pro-pertumbuhan tidak hanya menumbuhkan ekonomi saja, […]
-
Timah Setor Pajak & PNBP, Total Rp 286 Miliar
PT Timah Tbk telah memberikan setoran pajak dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp 286,24 miliar pada Januari-Juni 2024 atau semester I 2024. Kontribusi ini meliputi berbagai jenis pajak, termasuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta PNBP yang mencakup berbagai kewajiban terkait dengan sektor pertambangan. Kepala […]
WA only