NEWS
-
Omzet Sudah Rp4,8 Miliar, Ternyata Pengusaha Tak Harus ‘Langsung’ PKP
Pengusaha tidak memiliki kewajiban untuk langsung melaporkan usahanya guna dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak (PKP) meski omzetnya sudah melewati Rp4,8 miliar dalam 1 tahun. Sesuai dengan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 164/2023, pengusaha dapat melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP pada akhir tahun buku. “Kewajiban melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP sebagaimana […]
-
Cara Ajukan Permohonan Peningkatan Izin Praktik Konsultan Pajak
KONSULTAN pajak adalah orang yang memberikan jasa konsultasi perpajakan kepada wajib pajak dalam rangka melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Untuk meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas konsultan pajak, pemerintah telah mengatur ketentuan mengenai konsultan pajak. Ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 11/2014 s.t.d.d PMK 175/2022. Berdasarkan beleid itu, setiap […]
-
DJP Akan Pakai Sistem Terbuka, Data Pribadi Wajib Pajak Aman?
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) akan mentransformasi sistem perpajakan menjadi terbuka alias open system sebagai upaya migrasi ke ekosistem digital. Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak DJP Iwan Djuniardi menjelaskan bahwa setidaknya ada tiga konsep transformasi yang diterapkan otoritas. Dalam ekosistem digital, lanjutnya, yang paling utama merupakan data. “Kalau […]
-
Realisasi Penerimaan Pajak di Sulsel Capai Rp7,36 Triliun hingga Juli 2024
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara (Kanwil DJP Sulselbartra) mencatatkan penerimaan pajak di Sulawesi Selatan (Sulsel) sebesar Rp7,36 triliun sepanjang Januari hingga Juli 2024. Angka ini menunjukkan pertumbuhan 4,92% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai Rp7,02 triliun. Kepala Kanwil DJP Sulselbartra, Heri Kuswanto, menjelaskan bahwa Pajak […]
-
Bantu Kerek Tax Ratio, Mendag Sebut Barang Ilegal Perlu Diberantas
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan meminta jajarannya mengoptimalkan penegakan hukum terhadap barang-barang ilegal yang beredar di masyarakat. Zulkifli mengatakan keberadaan barang-barang ilegal merugikan negara karena tak membayar pajak. Menurutnya, penegakan hukum terhadap barang ilegal menjadi bentuk dukungan Kemendag dalam meningkatkan rasio perpajakan (tax ratio). “Kalau ilegal, negara tidak mendapat pajak. Oleh karena itu, rasio pajak kita […]
WA only