Mindblown: a blog about philosophy.
-
Penugasan Forensik Digital di Ditjen Pajak Harus Berdasarkan Ini
Forensik digital masih akan menjadi salah satu kebijakan teknis pajak pada 2024. Setiap penugasan forensik digital harus berdasarkan pada STFD. Surat tugas forensik digital (STFD) berlaku sejak tanggal diterbitkan. STFD berlaku hingga tanggal laporan pelaksanaan tugas forensik digital (LPTFD) disampaikan kepada kepala unit pelaksana forensik digital (UPFD). “UPFD adalah unit eselon II di lingkungan DJP […]
-
WP Tak Bisa Upload Faktur Pajak, DJP Ingatkan Soal Masa Berlaku Sertel
Petugas dari Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Pinrang memberikan asistensi kepada wajib pajak terkait dengan kendala yang dihadapinya saat akan mengunggah faktur pajak. Rahma, seorang direktur perusahaan multimedia yang berdomisili di Kabupaten Pinrang, mengaku dirinya menghadapi kendala saat hendak mengunggah faktur pajak. Menurutnya, status faktur pajak tersebut juga sudah siap approve. “Saat ingin […]
-
Punya Kantor Cabang? Wajib Pajak Nanti Hanya Perlu Ubah Data
Mulai 1 Januari 2024, wajib pajak hanya perlu melakukan perubahan data jika membuka kantor cabang. Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Selasa (5/9/2023). Perubahan data dilakukan agar kantor cabang tersebut mendapatkan Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha (NITKU). Seperti diketahui, sesuai dengan ketentuan PMK 112/2022, NITKU akan menjadi pengganti Nomor Pokok […]
-
Ini Kata Akseleran Soal Anggapan Bahwa PPN Pinjol Harus Dikaji Ulang
Pemerintah diminta untuk mengkaji ulang pemungutan pajak pertambahan nilai (PPN) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 69 Tahun 2022 yang sudah mulai berlaku pada 1 Mei 2022 silam. Peer-to-peer (P2P) lending menjadi salah satu jenis layanan yang diwajibkan untuk membayar pajak tersebut. Padahal Direktur Eksekutif Indonesia Economic Fiscal (IEF) Research Institute Ariawan Rahmat mengatakan […]
-
Realisasi Pendapatan PBB-P2 Kabupaten Cirebon 2023 Baru Tembus Rp18 Miliar
Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Cirebon mencatat, realisasi pendapatan dari Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan Perkotaan atau PBB-P2 2023 hingga 1 September baru mencapai Rp18 miliar atau 45,7 persen. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon, Hilmi Rivai mengatakan, target pendapatan dari sektor pajak tersebut sebanyak Rp39,7 miliar. Menurut Hilmi, proses penghimpun salah satu jenis pendapatan […]
Got any book recommendations?
WA only