NEWS
-
Manfaatkan! Semarang Beri Diskon PBB 10 Persen Hingga Mei
Pemerintah Kota Pemkot) Semarang, Jawa Tengah memberikan fasilitas keringanan pajak bumi dan bangunan PBB sebesar 10% bagi wajib pajak yang melunasi PBB pada Maret hingga Mei 2025. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti mengatakan keringanan tersebut diberikan untuk mengapresiasi wajib pajak yang mematuhi kewajiban pembayaran PBB sejak awal tahun. “Kami memberikan diskon sebesar 10% untuk […]
-
Sri Mulyani Ungkap Kondisi Setoran Pajak Usai IHSG Anjlok
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membeberkan kinerja penerimaan pajak terkini yang disebut sudah lebih baik dari sebelumnya. Hal ini untuk merespons Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang anjlok sampai perdagangan sempat dihentikan sementara (trading halt). Sri Mulyani mengatakan penerimaan pajak bruto pada 1-17 Maret 2025 tumbuh positif 6,6%. Capaian ini lebih baik dibandingkan pengumuman sebelumnya […]
-
Menkeu Sri Mulyani sebut penerimaan pajak membaik
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati melaporkan kinerja penerimaan pajak mengalami perbaikan per 17 Maret 2025. “Penerimaan pajak pada bulan Maret terus menunjukkan tren yang positif. Penerimaan bruto antara tanggal 1 sampai 17 Maret 2025 bahkan sudah menunjukkan pertumbuhan positif 6,6 persen,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers di Kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta, […]
-
DJP Klaim Coretax Membaik: Kinerja Sistem lebih Cepat
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian (DJP) Keuangan mengklaim kinerja Coretax makin membaik. Peningkatan kinerja dibuktikan dengan penurunan waktu tunggu atau latensi akses. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti memaparkan berdasarkan hasil evaluasi dan pemantauan, Coretax DJP telah mengalami peningkatan kinerja sistem. “Khususnya pada proses login, registrasi, penerbitan faktur pajak, pelaporan SPT, dan pembuatan bukti potong. Hal […]
-
Ramai-Ramai Dokter Protes Kebijakan Pajak Penghasilan Sri Mulyani
Sebanyak lebih dari 5 ribu dokter spesialis anak mengajukan keberatan dengan kebijakan pajak yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168 Tahun 2023. Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, pemotongan pajak dan penerima penghasilan, penghasilan yang dipotong pajak penghasilan pasal 21 dan/atau pajak penghasilan pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan jasa atau kegiatan. Seruan […]
WA only