Mindblown: a blog about philosophy.
-
Apa Itu MBR dan Rumah Umum yang Bisa Bebas PPN?
TEMPAT tinggal merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. Tidak hanya sebagai tempat bernaung, tempat tinggal mempunyai peran strategis dalam pembentukan watak serta kepribadian manusia. Hak untuk memiliki tempat tinggal yang layak pun telah dijamin Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Lebih tepatnya, Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 menyebutkan setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, […]
-
Ada Pembebasan Pajak Impor CBU Mobil Listrik, Berapa Penerimaan Negara yang Hilang?
Demi mempercepat penggunaan kendaraan listrik, pemerintah berencana memberikan pembebasan pajak pada impor mobil listrik secara utuh atau completely built up (CBU). Saat ini, semua barang impor yang masuk ke Indonesia selain dikenakan bea masuk 50%, juga dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11%. Nah dengan usulan tersebut, artinya biaya bea masuk dan PPN akan dipangkas […]
-
Pembebasan Pajak Impor Mobil Listrik CBU Dinilai Tak Ngefek Tarik Investor
Ekonom yang juga Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai, wacana pemerintah untuk merevisi kebijakan insentif mobil listrik dengan membebaskan pajak bagi completely build up (CBU) mobil listrik yang diimpor ke Indonesia masih kurang signifikan. Menurutnya, insentif penghapusan PPN tersebut hanya bagian kecil dari lingkup kebijakan untuk mendorong relokasi maupun pembangunan […]
-
Terpantau Belum Lapor SPT Tahunan, Pedagang Didatangi Petugas Pajak
Petugas pajak dari Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Pinrang melaksanakan kegiatan kunjungan lapangan ke tempat kedudukan wajib pajak pada 17 Juli 2023. Petugas pajak KP2KP Pinrang Syahnaz mengatakan kunjungan lapangan ini merupakan salah satu langkah untuk mengimbau wajib pajak yang terdaftar sebagai Daftar Sasaran Penyuluhan Terpilih (DSPT). “Wajib pajak DSPT merupakan wajib pajak […]
-
Ada Pembaruan Aturan Penyusutan, Ditjen Pajak Beri Pernyataan Resmi
JAKARTA. Pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 72/2023 yang memperbarui ketentuan tentang penghitungan penyusutan harta berwujud dan amortisasi harta tidak berwujud untuk keperluan perpajakan. Beleid yang terbit dan berlaku mulai 17 Juli 2023 tersebut merupakan amanat dari Pasal 21 ayat (10) dan Pasal 22 ayat (5) Peraturan Pemerintah (PP) 55/2022. Menyusul dirilisnya PMK 72/2023, […]
Got any book recommendations?
WA only