NEWS
-
Penerimaan Seret, APBN Mei Defisit Rp21,8 T
Penerimaan negara yang seret dan lebih rendah dari belanja membuat kinerja APBN hingga Mei 2024 defisit sebesar Rp21,8 triliun atau 0,10 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Berdasarkan data Kementerian Keuangan, defisit per akhir Mei ini terjadi lantaran penerimaan negara hanya Rp1.123,5 triliun. Sedangkan belanja Rp1.145,3 triliun. “Kita lihat pendapatan negara sampai akhir Mei memang mengalami […]
-
Bagaimana Cara Pemadanan NIK ke NPWP? Berikut Penjelasannya!
Pemadanan NIK sebagai NPWP bertujuan untuk administrasi perpajakan menjadi lebih efektif dan efisien dengan nomor identitas tunggal. Batas waktu pemadanan NIK ke NPWP akan berakhir pada 30 Juni 2024. Apabila pada 1 Juli 2024 Nomor Induk Kependudukan (NIK) belum dipadankan dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) akan dikenakan sanksi. Merujuk dari laman resmi Direktorat Jenderal […]
-
Pendapatan Seret, APBN Defisit Rp 21,8 Triliun Per Mei 2024
Pendapatan negara seret, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 defisit Rp 21,8 triliun atau 0,1% dari Produk Domestik Bruto (PDB) per Mei 2024. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, defisit anggaran di bulan Mei tersebut lantaran pendapatan negara turun. Sementara, belanja negara meningkat. Pendapatan negara per Mei 2024 tercatat mencapai Rp 1.123,5 triliun setara 40,1% […]
-
World Bank Sarankan Indonesia Turunkan Threshold PKP demi Penerimaan
World Bank kembali mendorong pemerintah Indonesia untuk menurunkan threshold pengusaha kena pajak (PKP). Topik ini menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Rabu (26/6/2024). Berdasarkan catatan World Bank, ambang batas (threshold)PKP senilai Rp4,8 miliar yang berlaku di Indonesia jauh lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata threshold PKP di negara-negara tetangga dan negara-negara anggota OECD. […]
-
Perluas Basis Pajak pada 2025, Komisi XI Ingatkan Pemerintah Soal Ini
Anggota Komisi XI DPR Melchias Marcus Mekeng meminta pemerintah untuk terus melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi dalam rangka memperluas basis pajak pada 2025. Melchias mengatakan pemerintah perlu memacu penerimaan pajak agar program baru yang diusung pemerintah Prabowo-Gibran dapat direalisasikan. Meski demikian, dia mengingatkan pemerintah agar upaya meningkatkan penerimaan tetap memperhatikan prinsip keadilan. “Pengenaan pajak yang berlebihan […]
WA only