NEWS
-
Sektor Ekonomi Digital Setor Pajak Rp 24,99 Triliun hingga Mei 2024
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat penerimaan dari sektor usaha ekonomi digital sebesar Rp 24,99 triliun hingga 30 Mei 2024. Jumlah tersebut berasal dari pemungutan pajak pertambahan nilai (PPN) perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) sebesar Rp 20,15 triliun, pajak kripto sebesar Rp 746,16 miliar, dan pajak fintech (P2P lending) sebesar Rp 2,11 triliun. […]
-
WP Badan Punya Banyak Tunggakan Pajak, Fiskus Adakan Kunjungan
antor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tolitoli melakukan kunjungan kerja ke alamat perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi pada 23 Mei 2024 guna memberikan edukasi terkait dengan tunggakan pajak. Dalam kunjungan tersebut, KPP Pratama Tolitoli menugaskan 2 penyuluh pajak antara lain Syarief dan Triseptania. Adapun perusahaan berinisial CV UP merupakan salah satu dari beberapa wajib pajak […]
-
Catat! Hal-Hal Ini yang Dicek oleh DJP Saat Berikan Approval e-Faktur
E-faktur yang telah mendapat persetujuan dari Ditjen Pajak (DJP) merupakan faktur pajak yang sah proses penerbitannya. Faktur pajak elektronik tersebut harus diunggah dan disetujui oleh DJP paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah tanggal pembuatan e-faktur. Sesuai dengan Peraturan Dirjen Pajak PER-03/PJ/2022, e-faktur yang tidak memperoleh persetujuan dari DJP bukan merupakan faktur pajak. Pada beleid […]
-
Perkuat sinergi, Dirjen Pajak Riau kunjungi OJK Provinsi Riau
Kepala Kantor Wilayah DJP (Kanwil DJP) Riau Ardiyanto Basukimelakukan kunjungan kerja ke Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Riau di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kota Pekanbaru, Rabu (19/6) Dalam kunjungan kerja tersebut, Kepala Kantor Wilayah DJP Riau Ardiyanto Basuki didampingi Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Bambang Setiawan dan Kepala Bidang Data dan Pengawasan […]
-
Cara Cek NIK Sudah Jadi NPWP atau Belum, Paling Lambat 30 Juni 2024
Wajib pajak perlu memadankan Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) paling lambat Minggu, 30 Juni 2024. Pemadanan NIK menjadi NPWP adalah bagian dari penerapan single identity number (SIN), sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Per 1 Juli 2024, setiap wajib pajak tidak lagi menggunakan NPWP 15 […]
WA only