Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memberi keringanan beban wajib pajak sekaligus menjaga daya beli masyarakat berupa kebijakan PBB P-2 melalui Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 16 Tahun 2024. Pergub tersebut secara khusus memberi keringanan, pengurangan, dan pembebasan atas pokok pajak dan/atau sanksi pajak serta fasilitas angsuran pembayaran pajak terutang. Pergub ini juga merupakan kelanjutan dari Peraturan […]

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Bogor, Jawa Barat meluncurkan layanan virtual account. Layanan ini dirilis untuk mempermudah masyarakat dalam membayar pajak sekaligus mencegah terjadinya kebocoran potensi pajak. Kepala Bappenda Kabupaten Bogor Andri Hadian berujar layanan virtual account itu merupakan perluasan kanal pembayaran pajak daerah nondigital. Dia berharap layanan digital ini dapat mempercepat dan mempermudah proses pembayaran pajak sekaligus meningkatkan akurasi […]

Dalam sistem perpajakan Indonesia, dikenal istilah konfirmasi status wajib pajak atau KSWP. Ini merupakan alat yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk mendongkrak angka kepatuhan wajib pajak. Program ini sebagai implementasi tax clearance atas pelayanan publik. KSWP juga dimaksudkan untuk mendorong transparansi dan juga validitas layanan dari kementerian dan lembaga pemerintah. Hal ini sesuai […]

Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-5/PJ/2023 yang memperbarui tata cara pembuatan bukti potong dan SPT masa bagi instansi pemerintah dinyatakan mulai berlaku sejak masa pajak Juni 2024. Sesuai dengan ketentuan tersebut, mulai masa pajak Juni, instansi pemerintah berkewajiban untuk mulai membuat bukti potong form 1721-A3 ketika melakukan pemotongan PPh Pasal 21 pada masa pajak selain masa […]

Pemerintah mencatat penerimaan pajak penghasilan (PPh) final pada 2023 mengalami penurunan sebesar 24,6%. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan kontraksi tersebut utamanya disebabkan oleh pelaksanaan program pengampunan sukarela (PPS) pada 2022 yang tidak berulang pada 2023. Pada 2022, peserta PPS harus membayar PPh final atas harta yang diungkapkan. “PPh final mengalami kontraksi karena tidak ada […]