NEWS
-
WP Omzet Tertentu Memilih Dikenai Tarif PPh Umum, Kapan Berlakunya?
Wajib pajak yang memenuhi kriteria wajib pajak peredaran bruto (omzet) tertentu sebagaimana diatur dalam PMK 164/2023, tetapi memilih dikenai PPh berdasarkan tarif umum maka wajib menyampaikan pemberitahuan kepada Ditjen Pajak (DJP). Kring Pajak menjelaskan wajib pajak yang memilih untuk dikenai tarif berdasarkan ketentuan umum PPh wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis. Selain itu, pengenaan tarif umum […]
-
Gaji Rp 7,5 Juta Bebas Pajak Bisa Bikin Penerimaan PPh Berkurang, tapi…
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) diminta untuk dinaikkan ambang batasnya, dari semula Rp 4,5 juta per bulan, menjadi Rp 7,5 juta per bulan. Usulan ini paling kencang disuarakan oleh serikat buruh dan diungkapkan langsung saat bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat beberapa waktu yang lalu. Menaikkan PTKP jelas akan berdampak ke […]
-
Indef Minta Menkeu Purbaya tak Fokus pada Kenaikan Pajak, Ini Alasannya
(dari kiri) Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Muktaruddin, Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Menteri Haji dan Umroh Mochamad Irfan Yusuf dan Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Azhar Simanjuntak menggucapkan sumpah jabatan saat pelantikan menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin […]
-
Wali Kota Bakal Luncurkan Insentif Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Depan
Pemkot Madiun, Jawa Timur akan menggratiskan pajak bumi bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) bagi warga yang besaran pajaknya Rp25.000 ke bawah. Selain itu, ada juga diskon 50% kepada warga dengan besaran PBBP2 senilai Rp50.000. Wali Kota Madiun Maidi menyebut kebijakan keringanan pajak tersebut akan diterapkan pada tahun depan. Dia menyatakan kebijakan penggratisan dan diskon PBB-P2 […]
-
Optimalisasi Setoran PBB, Bupati Sediakan 26 Motor untuk Para Lurah
Pemkab Ponorogo, Jawa Timur menyediakan kendaraan operasional berupa sepeda motor bagi 26 lurah guna mendukung optimalisasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko menjelaskan penerbitan Inpres No. 1/ 2025 memangkas anggaran perjalanan dinas (perdin) hingga 50%. Untuk itu, pemkab menyediakan motor agar kinerja lurah tidak terganggu meski anggaran perdin […]
WA only