NEWS
-
Suahasil: Saya Tegaskan Tidak Ada Pajak Transfer Bank dan Dompet Digital!
Menteri Keuangan Suahasil Nazara membantah isu yang beredar terkait rencana pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap setiap transfer antarbank maupun dompet digital (e-wallet) mulai 9 November 2026. “Saya ingin menegaskan di sini, tidak terdapat kebijakan pajak baru yang secara otomatis mengenakan PPN atas setiap transfer antarbank maupun dompet digital,” kata Suahasil dalam konferensi pers hasil […]
-
Meski Tak Besar, Pengembang Tetap Kena Imbas Pajak Digital
Rencana perluasan pemungutan pajak pertambahan nilai (PPN) atas transaksi digital luar negeri mulai 9 November 2026 berpotensi menambah biaya operasional perusahaan pengembang properti. Pasalnya, pengembang juga menggunakan sejumlah layanan digital dari penyedia luar negeri untuk mendukung kegiatan usaha, mulai dari perangkat lunak desain, manajemen proyek, hingga penyimpanan data berbasis cloud. Meski demikian, dampak kebijakan tersebut […]
-
Heboh Transfer Bank cs Kena Pajak Digital, DJP Beri Penjelasan
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan buka suara terkait isu transfer bank akan dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN) mulai 9 November 2026. Hal itu seiring dengan berlakunya Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN). Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP, Inge Diana Rismawanti mengatakan kebijakan itu bukan merupakan pajak baru, tidak mengubah […]
-
Pajak Digital yang Dipungut per 9 November Meliputi Apa Saja?
Pemerintah bakal memungut pajak digital (digital taxation) mulai 9 November 2026 yang menyasar berbagai sektor, mulai dari perbankan hingga platform teknologi finansial (fintech). Pemungutan pajak ini ditujukan untuk mengoptimalkan penerimaan negara yang selama ini belum maksimal. Ketua Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Hashim Djojohadikusumo menjelaskan skema baru ini akan mewajibkan bank pemerintah, bank […]
-
DJP Hapus Sanksi Kurang Ungkap PPS, Berlaku hingga Desember 2027
Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-239/PJ/2026 memberikan ruang kepada wajib pajak untuk mengurangi sanksi administratif yang timbul akibat kekurangan pengungkapan harta dalam program pengungkapan sukarela (PPS). Fasilitas ini berlaku hingga akhir 2027 khusus bagi wajib pajak yang kurangmengungkapkan harta sehubungan dengan keikutsertaan dalam PPS kebijakan II. Adapun pengurangan sanksi yang diberikan adalah sebesar 100%, 50%, atau […]
WA only