NEWS
-

Insentif Pajak Properti Perlu Lebih Lentur
Kebijakan insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Ditanggung Pemerintah (DTP) 100% untuk rumah tapak dan satuan rumah susun (apartemen) telah memberikan dorongan bagi sektor properti. Namun penerapannya dinilai masih memiliki sejumlah tantangan. Untuk diketahui, kebijakan tersebut diperpanjang hingga Desember 2026. Adapun ketentuannya tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 90 Tahun 2025 tentang PPN Atas Penyerahan […]
-

Kondom Kena Pajak Lagi
Pemerintah China terus berupaya mendorong angka kelahiran. Yang terbaru, negara ini mencabut aturan bebas pajak obat dan alat kontrasepsi. Reuters melaporkan, aturan tersebut telah berlaku selama tiga dekade. Nah, mulai 1 Januari tahun ini, obat dan alat kontrasepsi kembali dikenakan pajak. Kondom dan pil kontrasepsi dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 13%, tarif standar untuk […]
-

Insentif Digelontorkan, KPR Masih Tertahan
Pemerintah kembali menumpuk harapan pada deretan insentif fiskal untuk merengek daya beli yang belum juga pulih sepenuhnya, terutama di sektor properti. Masalahnya, pasar kredit pemilikan rumah (KPR) saat ini bukan hanya sedang melambat, tapi juga mulai dibayangi kenaikan risiko kredit. Lesunya permintaan kredit masih terasa di industri perbankan, termasuk untuk KPR. Bukan cuma pertumbuhan yang […]
-

Purbaya Terbitkan Aturan Baru Awasi Kepatuhan Pajak, Begini Isinya
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah resmi memberlakukan peraturan baru terkait dengan pengawasan kepatuhan wajib pajak melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 111 Tahun 2025. Dalam PMK yang berlaku mulai 1 Januari 2026 itu, Purbaya menetapkan pengawasan kepatuhan para wajib pajak mencakup Pengawasan Wajib Pajak terdaftar; Pengawasan Wajib Pajak belum terdaftar; dan Pengawasan wilayah. “Direktur […]
-

Ada PMK Baru Soal Pengawasan Kepatuhan Pajak, Begini Ruang Lingkupnya
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menerbitkan peraturan baru yang mengatur ketentuan pengawasan kepatuhan wajib pajak. Topik tersebut menjadi salah satu ulasan media nasional pada hari ini, Rabu (7/1/2026). Peraturan yang dimaksud ialah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 111/2025. Beleid yang berlaku mulai 1 Januari 2026 ini dirilis untuk lebih memberikan keadilan dan kepastian hukum mengenai pelaksanaan […]
WA only