NEWS
-
Lama Kerja di Luar Negeri, WNI Belum Tentu Lolos dari Pajak RI!
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mempertegas penentuan status pajak bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang tinggal atau bekerja di luar negeri. Dalam aturan terbaru, WNI yang berada di luar negeri lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan tidak otomatis berstatus subjek pajak luar negeri (SPLN). Hal ini sejalan dengan terbitnya Peraturan Direktur […]
-
Sitem Coretax Stabil, Siap untuk Menguji SPT 2026
Pemerintah terus membenahi sistem inti administrasi perpajakan (Coretax) sebagai tulang punggung reformasi perpajakan nasional. Setelah melalui sejumlah per baikan teknis, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan sistem ini sudah beroperasi dengan lebih stabil dan siap digunakan oleh wajib pajak. Meski demikian, pemerintah tidak menutup mata terhadap potensi kendala ke depan.Penyempunaan sistem akan tetap dilakukan seiring […]
-
Tekanan Restitusi Pajak Bisa Berlanjut di 2026
Tekanan restitusi pajak diperkirakan masih akan berlanjut dan membebani kinerja penerimaan negara pada awal 2026. Kondisi ini tak lepas dari realisasi penerimaan pajak sepanjang 2025 yang hingga akhir tahun belum menunjukkan pemulihan yang kuat. Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute Prianto Budi Saptono mengatakan, restitusi pajak berpotensi tetap tinggi pada periode Januari hingga April 2026. […]
-
DJP dan Kemenkop Percepat NPWP Koperasi
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Kementerian Koperasi dan uKM resmi menjalin kerjasama pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) badan bagi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Kerjasama tersebut ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerjasama (PKS) oleh Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto dan Deputi Bidang Kelembagaan dan Digital Koperasi Kemenkop Henra Saragih, Kamis (18/12). Kebijakan ini menjadi bagian […]
-
Pajak Karbon Tak Kunjung Dikenakan, Begini Temuan BPK
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyoroti mandeknya pemberlakuan pajak karbon di Indonesia. Berdasarkan pemeriksaan kinerja yang dilakukan oleh BPK terhadap Badan Kebijakan Fiskal (BKF) dan Ditjen Pajak (DJP), diketahui bahwa pemerintah masih dihadapkan oleh sejumlah kendala dalam menyusun peta jalan pajak karbon. Padahal, peta jalan pajak karbon diperlukan sebagai landasan untuk menyusun 2 RPMK, yakni RPMK […]
WA only