NEWS
-
Pemprov DKI Beri Keringanan PBB-P2 5 Persen hingga 30 September 2026
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI mengingatkan bahwa warga Jakarta masih memiliki 13 hari untuk menyelesaikan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), dan mendapatkan keringanan sebesar 5 persen, sebelum jatuh tempo pada 30 September. Jika PBB-P2 dibayarkan setelah 30 September 2026, Wajib Pajak akan dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan berlaku, yakni sebesar 1 […]
-
Wamenkeu Juda Agung Minta Insentif Pajak Diukur dari Dampak Investasi
Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Juda Agung meminta pemerintah mengevaluasi pemberian insentif pajak berdasarkan dampak nyata yang dihasilkan terhadap perekonomian. Evaluasi diperlukan untuk memastikan insentif yang diberikan sebanding dengan biaya fiskal yang ditanggung negara. Juda mengatakan, kebijakan insentif pajak perlu dievaluasi secara berkala dengan mempertimbangkan biaya fiskalnya. Pemerintah perlu memastikan insentif tersebut benar-benar mampu mendorong investasi […]
-
GMT Ubah Design Insentif Pajak
Pemerintah perlu mengevaluasi desain insentif pajak. Ini seiring penerapan global minimum tax (GMT) melalui Pilar 2 yang menetapkan tarif pajak minimum efektif sebesar 15%. Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Perpajakan Yon Arsal mengatakan, ketentuan tersebut memengaruhi manfaat tax holiday dan tax allowance yang selama ini digunakan untuk menarik investasi. “Pilar 2 menetapkan tarif efektif minimum […]
-
Restitusi Pajak Jadi Ujian Awal Suahasil, Dunia Usaha Tunggu Kepastian | Keuangan
Pergantian Menteri Keuangan dari Purbaya Yudhi Sadewa kepada Suahasil Nazara membuka babak baru bagi kebijakan restitusi pajak. Dunia usaha kini menanti apakah pergantian pucuk pimpinan Kementerian Keuangan akan diikuti normalisasi pencairan restitusi yang selama ini menjadi perhatian korporasi dan eksportir karena berdampak langsung terhadap arus kas. Suahasil resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Menteri Keuangan […]
-
Menanti Kebijakan Restitusi Pajak
JAKARTA. Pergantian Menteri Keuangan dari Purbaya Yudhi Sadewa kepada Suahasil Nazara turut memunculkan perhatian terhadap arah kebijakan restitusi pajak. Namun, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan memastikan proses restitusi tetap berjalan secara selektif dan terukur. Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan, restitusi pajak tidak ditahan sebagaimana isu yang berkembang. Menurutnya, pemberian restitusi dilakukan secara selektif, […]
WA only