Mindblown: a blog about philosophy.
-
Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak Bersifat Dinamis, Begini Maksudnya
Kementerian Keuangan menyebut kegiatan pengawasan wajib pajak bersifat sangat dinamis. Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal mengatakan Ditjen Pajak (DJP) secara berkala membuat daftar prioritas pengawasan wajib pajak agar kegiatan pengawasan dapat berjalan optimal. Meski demikian, daftar prioritas ini juga dapat berubah tergantung pada berbagai faktor seperti data dan situasi terkini. “Daftar […]
-
Sudah Lapor SPT Tahunan Kok Masih Terima SP2DK? Ternyata Ini Alasannya
Meskipun sudah menjalankan kewajiban pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, wajib pajak tetap berpeluang menerima Surat Permintaan Penjelasan atas data dan/atau Keterangan (SP2DK) dari kantor pajak. Ternyata hal tersebut ada alasannya. Account representative KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal Sayidatur Rosyidah mengatakan pemberian SP2DK kepada wajib pajak bisa disebabkan adanya indikasi ketidaksesuaian data yang dimiliki kantor pajak dengan […]
-
Lewat PMK Nomor 48 Tahun 2023. Pemerintah Atur Ulang Tarif PPN Emas Perhiasan
Pemerintah mengatur ulang pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penjualan/penyerahan emas dan jasa yang terkait. Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 48 Tahun 2023. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Dwi Astuti mengatakan, pengaturan ulang ini bertujuan untuk memberikan kemudahan, kepastian hukum, kesederhanaan, serta penurunan tarif. “Penurunan tarif […]
-
Ekonomi Kuartal I/2023 Tumbuh 5 Persen, Sri Mulyani Bilang Begini
JAKARTA. Indonesia mampu mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,03% pada kuartal I/2023, melampaui sebagian prediksi pasar dan melebihi pertumbuhan ekonomi China yang sebesar 4,5%. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai pertumbuhan ekonomi yang menguat pada kuartal I/2023 didukung konsumsi rumah tangga yang tumbuh 4,5%. Pada kuartal I/2022, pertumbuhan konsumsi rumah tangga sebesar 4,3%. “Hal ini mencerminkan […]
-
Australia Bebaskan Bea Masuk Antidumping Produk Kertas A4 Indonesia
JAKARTA. Pemerintah Australia memutuskan untuk membebaskan bea masuk antidumping (BMAD) terhadap impor kertas A4 asal Indonesia. Keputusan yang berlaku per 18 April 2023 ini merupakan hasil dari exemption inquiry oleh Komisi Antidumping Australia pada Februari lalu. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Budi Santoso menyampaikan Australia selama ini mengenakan BMAD bagi sebagian perusahaan kertas Indonesia. Ketentuan […]
Got any book recommendations?
WA only