Mindblown: a blog about philosophy.
-
DJP Luncurkan E-Bupot, Laporan Bukti Potong PPh Pasal 21/26 Lebih Mudah
Jakarta. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan resmi meluncurkan aplikasi e-bupot 21/26. Dengan begini pemberi kerja tidak harus datang ke kantor pajak untuk lapor SPT. “Pelaporan SPT yang sebelumnya harus dilakukan di kantor pajak dengan cara mengunggah dokumen di TPT, kini dapat dilakukan dari mana saja melalui koneksi internet,” kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan […]
-
Omnibus Law Disetujui DPR, Ketentuan Pajak di Negara Ini Direvisi
BUENOS AIRES, DPR Argentina menyetujui omnibus law yang diusulkan Presiden Javier Milei dalam rangka pencairan pinjaman senilai US$4,7 miliar dari International Monetary Fund (IMF). Omnibus law tersebut turut memuat kebijakan pajak baru seperti kenaikan tarif withholding tax dari 31% ke 33% atas ekspor kedelai dan pemberlakuan pajak 15% atas mayoritas komoditas ekspor. Pemerintah Argentina juga […]
-
Gugatan Berproses di MK, Pengusaha Bayar Pajak Hiburan Pakai Tarif Lama
Jakarta. Dewan Pengurus Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (DPP GIPI) mengeluarkan surat edaran (SE) kepada anggotanya terkait aturan pajak hiburan. SE tersebut mengimbau selama gugatan uji materil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) berproses di Mahkamah Konstitusi (MK), maka para pengusaha bisa membayar Tarif Pajak Barang […]
-
Dorong Sektor Properti, Pengusaha Minta Pemda Beri Insentif PBB
Dewan Pimpinan Daerah Real Estate Indonesia (DPD REI) Sumatera Barat (Sumbar) meminta pemerintah kabupaten/kota memberikan kebijakan pajak bumi dan bangunan (PBB) yang berpihak pada sektor properti. Ketua DPD REI Sumbar Satria Eka Putra mengatakan PBB di wilayah Sumbar terasa tinggi karena pemda menetapkan nilai jual objek pajak (NJOP) yang melebihi harga pasar aktual. Menurutnya, kondisi […]
-
Faktur dan Bupot Terkait Instansi Pemerintah Masih Pakai NPWP Ini
Ditjen Pajak (DJP) menegaskan penggunaan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 16 digit pada Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) dan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) masih terbatas. Sejalan dengan hal tersebut, sesuai dengan pengumuman yang disampaikan dalam PENG-22/PJ.09/2023, pembuatan dokumen faktur pajak dan bukti potong masih menggunakan NPWP 15 digit sampai dengan waktu implementasi […]
Got any book recommendations?
WA only