Mindblown: a blog about philosophy.
-
Aturan Soal Pajak Hiburan Digugat ke MK, GIPI Imbau Para Pengusaha Pakai Tarif Lama
JAKARTA, Gabungan Industri Pariwisata Indonesia atau GIPI, mengajukan uji materiil aturan pajak hiburan 40-75 persen ke ke Mahkamah Konstitusi (MK). Sejalan dengan hal tersebut, GIPI mengimbau para pelaku usaha sektor hiburan (khususnya diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa) untuk tetap membayar pajak menggunakan tarif lama. Pernyataan tersebut diungkapkan dalam surat edaran GIPI yang […]
-
Ditjen Pajak Permudah Wajib Pajak Cetak Bukti Potong Pajak Karyawan
Direktorat Jenderal Pajak mempermudah pembuatan bukti potong pajak penghasilan karyawan baik PPh Pasal 21 ataupun Pasal 26 melalui aplikasi e-Bupot 21/26. Kemudahan ini tertuang dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-2/PJ/2024 yang terbit 19 Januari 2024 dan mulai berlaku masa pajak Januari 2024. Adapun aturan ini merupakan peraturan pengganti atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor […]
-
Imbauan Ditjen Pajak Soal Pemberitahuan Pemusatan Tempat PPN Terutang
JAKARTA, Ditjen Pajak (DJP) menyampaikan imbauan kepada pengusaha kena pajak (PKP) untuk menyampaikan pemberitahuan pemusatan tempat PPN terutang pada tempat tinggal atau tempat kedudukan. Imbauan itu disampaikan melalui Pengumuman Nomor PENG-4/PJ.09/2024 yang ditetapkan pada 6 Februari 2024 dan ditandatangani secara elektronik oleh Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Dwi Astuti. “Sehubungan dengan berakhirnya penggunaan NPWP […]
-
MK Nyatakan Pemeriksaan Bukper Pajak Inkonstitusional Bersyarat
JAKARTA, Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan ketentuan pemeriksaan bukti permulaan (bukper) dalam Pasal 43A ayat (1) dan ayat (4) UU KUP s.t.d.t.d UU 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) bertentangan dengan UUD 1945. Dalam Putusan MK Nomor 83/PUU-XXI/2023, MK menyatakan frasa ‘pemeriksaan bukper sebelum dilakukan penyidikan’ dalam Pasal 43A ayat (1) UU KUP bertentangan dengan UUD […]
-
Putusan Pengadilan Pajak Perlu Sesuai UU, 4 WP Badan Ajukan Gugatan
JAKARTA, Empat wajib pajak badan, yakni PT. Adonara Bakti Bangsa, PT. Central Java Makmur Jaya, PT. Gan Wan Solo, dan PT. Juma Berlian Exim mengajukan permohonan pengujian materiil terhadap Pasal 78 UU 14/2002 tentang Pengadilan Pajak. Menurut keempat pemohon tersebut, Pasal 78 UU Pengadilan Pajak bertentangan dengan Pasal 23A UUD 1945. Dalam Pasal 23A, telah […]
Got any book recommendations?
WA only