Mindblown: a blog about philosophy.
-
Memahami 3 Sistem Pemungutan Pajak yang Berlaku di Indonesia
Keberadaan sistem pemungutan pajak tergolong penting dalam penyelenggaraan keuangan negara. Pasalnya, adanya sistem yang terpercaya memungkinkan proses pengumpulan pajak dapat berlangsung lancar. Seperti diketahui, dalam penyelenggaraan keuangan negara, pajak merupakan poin penting. Sebab, pajak merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar suatu negara. Tanpa keberadaannya, tak mungkin suatu negara dapat melaksanakan kegiatan pembangunan. Di Indonesia, sistem […]
-
Penerimaan Pajak Digital Tembus Rp 8,2 Triliun
JAKARTA. Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan (Kemkeu) melaporkan, hingga 31 Agustus 2022, penerimaan Pajak Pertambahan Nilai atas Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) sudah mencapai Rp 8,2 triliun. Menurut Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Neilmaldrin Noor penerimaan tersebut diantaranya Rp 731,4 miliar setoran PMSE tahun 2020, kemudian sebanyak Rp 3,9 triliun setoran […]
-
PHRI DIY minta pemerintah daerah beri diskon pajak hotel
Yogyakarta, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) meminta pemerintah kabupaten/kota memberikan diskon pajak untuk meringankan beban pelaku usaha hotel dan restoran menghadapi kenaikan harga BBM. “Kenaikan BBM ini harus diimbangi kebijakan pemerintah daerah untuk bisa memberikan diskon pajak, baik itu pajak hotel dan restoran maupun pajak bumi dan bangunan agar beban […]
-
Sederet Batu Sandungan Pertumbuhan Ekonomi Dunia Pasca Pandemi Covid-19
Jakarta Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Suharso Monoarfa menyampaikan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan di berbagai negara mengalami kemunduran. Hal ini sebagai dampak pandemi Covid-19. Di hadapan para delegasi Development Ministerial Meeting (DMM) G20 di Belitung, Suharso juga menyampaikan, pasca pandemi Covid-19 pun pembangunan berkelanjutan di berbagai negara pun tidak lantas berjalan dengan optimal. Penjualan […]
-
Capres 2024 Harus Sudah Bayar Pajak 5 Tahun Terakhir
Jakarta, Calon presiden dan wakil presiden yang ingin maju di Pilpres 2024 harus taat membayar pajak dalam lima tahun terakhir sebelum mendaftar. Aturan tersebut tertuang dalam Undang-undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 169 dan akan berlaku di Pilpres 2024. “Memiliki NPWP dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama lima tahun terakhir yang dibuktikan […]
Got any book recommendations?
WA only