Mindblown: a blog about philosophy.
-
Permohonan Nomor Seri Faktur Pajak Eror, Begini Solusi dari DJP
Ditjen Pajak (DJP) menerima pertanyaan dari warganet yang mengalami kesulitan ketika meminta nomor seri faktur pajak (NSFP) karena terjadi eror. DJP melalui media sosial Twitter menjelaskan hingga saat ini tidak ada informasi eror pada aplikasi e-Nofa. Wajib pajak pun diminta memeriksa kembali permohonan NSFP yang disampaikan. “Mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Hingga saat ini belum ada […]
-
Potong Pajak Penghasilan, Penyelenggara P2P Lending Harus Tahu Ini
Sesuai dengan PMK 69/2022, penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (peer to peer lending) harus melakukan beberapa kewajiban terkait dengan pemotongan pajak penghasilan (PPh). Berdasarkan pada ketentuan Pasal 3 ayat (4) PMK tersebut, penyelenggara P2P lending ditunjuk untuk melakukan pemotongan PPh atas penghasilan bunga yang diterima atau diperoleh pemberi pinjaman dari penerima pinjaman. […]
-
Uni Eropa Usulkan Relaksasi Pajak atas Pembiayaan Ekuitas
Uni Eropa (UE) mengajukan proposal untuk memberikan insentif pajak atas pembiayaan ekuitas. Insentif diberikan dengan cara menyamakan perlakuan pajak antara pembiayaan ekuitas dengan utang pinjaman. Wakil Presiden Komisi Eropa Valdis Dombrovskis berharap proposal tersebut dapat mendorong perusahaan untuk membuat keputusan dalam penentuan sumber pendanaan berdasarkan pertimbangan komersial saja. “Dengan membuat pengurangan pajak ekuitas baru, seperti […]
-
Telat Lapor SPT & Kurang Bayar Pajak? Siap-Siap Dapat Surat dari DJP
Wajib pajak yang terlambat menyampaikan SPT Tahunan dan memiliki kekurangan pembayaran angsuran pajak berpotensi menerima surat imbauan dari Ditjen Pajak (DJP) Surat imbauan yang dikirimkan otoritas pajak kepada wajib pajak tersebut merupakan tindak lanjut atas penelitian kepatuhan formal yang dilakukan oleh kantor pelayanan pajak (KPP) terhadap seluruh wajib pajak. “Surat imbauan untuk memenuhi kewajiban angsuran […]
-
Kawal Penggunaan Smart Tax di Hotel dan Restoran, Tim Khusus Dibentuk
Pemkab Lombok Tengah akan memastikan pemasangan smart tax atau alat perekam transaksi pajak di 48 hotel dan restoran guna mencegah kebocoran penerimaan pajak. Kepala Badan Perencanaan dan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Lombok Tengah Jalaludin mengatakan Bappenda masih menemukan beberapa hotel dan restoran yang belum menggunakan aplikasi smart tax tersebut. “Smart tax ini bertujuan untuk memudahkan […]
Got any book recommendations?