Mindblown: a blog about philosophy.
-
Pemeriksaan Bukper Bisa Dilakukan Tertutup, Ada 4 Hak WP Dikecualikan
Ditjen Pajak (DJP) memiliki pilihan untuk melaksanakan pemeriksaan bukti permulaan (bukper) secara terbuka atau tertutup. Pilihan ini termuat dalam PMK 177/2022. Bila dilaksanakan secara terbuka, pemeriksaan bukper didahului dengan penyampaian surat pemberitahuan pemeriksaan bukper kepada orang pribadi atau badan. Bila dilaksanakan secara tertutup, surat pemberitahuan tersebut tidak diberikan. “Pemeriksaan bukper secara tertutup … dilakukan tidak […]
-
Pendapatan Pajak Daerah Mengenaskan, Cuma Bali yang Bersinar
Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Sandy Firdaus mengungkapkan total rasio pajak daerah (local tax ratio) baru mencapai 1,3%. Padahal, dalam Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, pemerintah menargetkan local tax ratio bisa meningkat ke level 3%. Saat ini, kata Sandy, baru Bali dan Nusa Tenggara […]
-
Rasio Pajak Daerah 2022 Mencapai 13,0 Persen, Tertinggi Diduduki Provinsi Bali Sebesar 3,23 Persen
JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, rasio pajak daerah tahun 2022 mencapai 13,0 persen. Tertinggi dari Provinsi Bali sebesar 3,23 persen. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kemenkeu Sandy Firdaus saat Media Briefing di Jakarta Pusat, Senin (16/10/2023). “Memang targetnya bisa mencapai 3 persen dan itu sudah bagus. Saat ini kalau kita […]
-
Pengumuman: Beli Barang Sampel di E-Commerce Kena Bea Masuk!
Jangan senang dulu apabila mendapatkan barang sampel atau contoh saat membeli di e-commerce. Apalagi apabila barang contoh atau sampel itu merupakan produk impor. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan bakal tetap menarik bea masuk untuk jenis barang impor tersebut. Aturan bea masuk untuk barang sampel atau contoh itu tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor […]
-
DKI Desak Pusat Buat Aturan Agar Bisa Pungut Pajak Ojol-Toko Online
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meminta pemerintah pusat segera membuat regulasi terkait pungutan pajak dari layanan ojek online (ojol) dan toko online. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta Lusiana Herawati mengatakan opsi memungut pajak online tak bisa dihindari. “Untuk pajak online (ojol dan toko online) memang salah satu potensi optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor […]
Got any book recommendations?
WA only