NEWS
-
Pemberian Stimulus Sebelum PPN 12% Harus Selektif dan Tepat Sasaran
Pemerintah tengah menyiapkan sejumlah kebijakan stimulus guna mendorong perekonomian masyarakat menjelang penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12%. Namun, kebijakan tersebut perlu dilakukan secara selektif dan tepat sasaran. Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute, Prianto Budi Saptono, mengungkapkan bahwa kebijakan pembatalan PPN 12% dan pemberian stimulus belum menunjukkan keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran dalam Anggaran […]
-
Kebijakan Opsen Pajak 2025, Pasar Motor Terancam Anjlok 20 Persen
Industri otomotif roda dua menghadapi ancaman serius dengan rencana kenaikan opsen pajak, awal 2025. Kebijakan ini dinilai kurang tepat, mengingat kondisi daya beli masyarakat yang sedang menurun. Ketua Bidang Komersial Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI) Sigit Kumala, mengungkapkan, undang-undang terkait opsen pajak memang telah ditetapkan sejak 2022. Namun, pihak industri sepeda motor mengaku tidak […]
-
Ditjen Pajak: Semua Buku Impor Bebas PPN, Kecuali Ada Putusan Pengadilan
Direktorat Jenderal Pajak menegaskan bahwa semua buku impor bebas tarif pajak pertambahan nilai alias PPN sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 5/PMK.010/2020. Dalam Pasal 2 PMK 5/2020 menegaskan bahwa buku impor pelajaran umum, kitab suci, dan buku pelajaran agama dibebaskan dari pengenaan PPN. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Dwi Astuti […]
-
Tarif Impor AS akan Berdampak Lebih Besar ke Ekonomi daripada Pemotongan Pajak
Prospek ekonomi tahun depan akan lebih bergantung pada kebijakan tarif Amerika Serikat (AS) daripada pemotongan pajak, menurut kepala ekonom EY-Parthenon Gregory Daco. Ia memperkirakan tarif impor yang dikenakan presiden terpilih AS Donald Trump akan berdampak lebih besar ke ekonomi daripada pemotongan pajak. Ekonomi AS kuat dan diperkirakan akan tetap demikian pada 2025, kata ekonom tersebut. […]
-
Luhut: Kenaikan PPN 12 Persen Hampir Pasti Diundur
Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan menyebut rencana kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen mulai 1 Januari 2025 berpotensi diundur, karena saat ini pemerintah masih membahas bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat terdampak kenaikan pajak. “Ya, hampir pasti diundur, biar dulu jalan tadi yang (stimulus). Ya, kira-kira begitulah (menunggu stimulus),” ujar Luhut di TPS 004 […]
WA only