NEWS
-
PPh Marketplace Mulai November, Keputusan DJP Akan Segera Terbit
Memasuki Oktober 2026, Ditjen Pajak (DJP) akan segera melakukan penunjukan penyedia marketplace sebagai pemungut PPh Pasal 22 atas penghasilan pedagang online di marketplace tersebut. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Inge Diana Rismawanti mengatakan penunjukan marketplace sebagai pemungut PPh Pasal 22 akan kembali dilakukan melalui Keputusan Dirjen Pajak. “Mohon ditunggu informasi lengkapnya dalam waktu dekat,” […]
-
Pemerintah Siapkan Paket Kebijakan Ekonomi untuk 2027, Ada Insentif Pajak hingga KPR
Pemerintah mulai menyiapkan sejumlah kebijakan yang akan dilanjutkan pada 2027. Kebijakan tersebut mencakup insentif pajak bagi pekerja, fasilitas pajak untuk sektor perumahan, program ketenagakerjaan, hingga skema KPR bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan tetap. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, sejumlah program yang telah berjalan pada 2026 akan dilanjutkan pada tahun depan. Di antaranya adalah program […]
-
Pungut PPN Transaksi Digital Lintas Negara, DJP Gandeng 5 Bank dan 1 Fintech
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menggandeng lima bank dan satu perusahaan teknologi finansial (fintech) dalam penerapan Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Lintas Negara (SPP-TDLN). Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan, keterlibatan lima bank dan satu fintech tersebut menjadi bagian dari mekanisme pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi barang dan jasa digital tertentu […]
-
PTKP Naik dan Insentif PPh 21 Bantu Daya Beli, Tapi Dampak ke Kesejahteraan Terbatas
Rencana pemerintah menaikkan batas penghasilan tidak kena pajak (PTKP) serta perluasan insentif Pajak Penghasilan dan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) dinilai dapat membantu menjaga daya beli pekerja. Namun, tambahan penghasilan yang diterima pekerja dinilai belum cukup besar untuk mendorong peningkatan kesejahteraan secara signifikan. Ekonom CORE Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan, kebijakan perluasan PPh 21 […]
-
Batas Penghasilan Tidak Kena Pajak Mau Dinaikkan
Pemerintah membuka peluang untuk merevisi ambang batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Artinya, bisa jadi batas penghasilan yang tidak kena pajak bisa naik besarannya. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan revisi PTKP akan disesuaikan dengan inflasi. Pihaknya akan menghitung bersama Menteri Keuangan Suahasil Nazara. Airlangga bilang program ini menjadi salah satu kebijakan yang akan […]
WA only