Mindblown: a blog about philosophy.

  • Parlemen Italia Setujui Pajak 26 Persen untuk Keuntungan Kripto

    Parlemen Italia Setujui Pajak 26 Persen untuk Keuntungan Kripto

    Parlemen Italia menyoroti pajak baru untuk cryptocurrency pada 29 Desember, sebagai bagian dari undang-undang anggarannya untuk 2023.  Dilansir dari Bitcoin.com, Selasa (3/1/2023), senator menyetujui dokumen yang menyetujui rencana pengenaan pajak 26 persen untuk keuntungan cryptocurrency di atas 2.000 euro atau sekitar USD 2.060 (Rp 32 juta) selama masa pajak. Pajak keuntungan modal untuk kripto telah […]

  • Inggris Bebaskan Pajak Kripto untuk Investor Asing

    Inggris Bebaskan Pajak Kripto untuk Investor Asing

    Inggris memberlakukan pembebasan pajak untuk investor asing yang membeli kripto melalui manajer investasi atau pertukaran kripto lokal sejak Minggu, 1 Januari 2023. Rencana keringanan pajak ini diumumkan pada Desember, merupakan bagian dari rencana Perdana Menteri Rishi Sunak untuk mengubah Inggris menjadi pusat kripto.  Bagian pajak pemerintah pendapatan dan Bea Cukai Inggris mengatakan pengecualian ini menjadi […]

  • Sah, Perusahaan Batubara yang Lakukan Hilirisasi Dapat Insentif Tarif Royalti 0%

    Sah, Perusahaan Batubara yang Lakukan Hilirisasi Dapat Insentif Tarif Royalti 0%

    Pelaku usaha di industri pertambangan batubara yang sudah melakukan peningkatan nilai tambah melalui pengembangan dan pemanfaatan batubara akan mendapatkan perlakuan khusus berupa pengenaan royalti 0%.  Insentif ini tertulis dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang resmi dikeluarkan Presiden Joko Widodo pada 30 Desember 2022.  Pada paragraf 5, Energi […]

  • Implementasi Konsensus Pajak di Indonesia akan Diadopsi Lewat PMK

    Implementasi Konsensus Pajak di Indonesia akan Diadopsi Lewat PMK

    Solusi 2 pilar akan diadopsi oleh Indonesia berdasarkan peraturan menteri keuangan (PMK). Merujuk pada Pasal 53 ayat (1) PP 55/2022, perusahaan multinasional yang memenuhi kriteria tertentu dalam perjanjian atau kesepakatan bakal dianggap memenuhi kewajiban pajak subjektif dan objektif sehingga dikenakan pajak di Indonesia. Perjanjian yang dimaksud adalah Pilar 1: Unified Approach. “Ketentuan mengenai pemajakan akibat […]

  • Berharap Proses Panjang Perda Pajak Daerah Berakhir Manis

    Berharap Proses Panjang Perda Pajak Daerah Berakhir Manis

    MULAI 1 Januari 2001, sistem desentralisasi fiskal di Indonesia resmi berjalan. Dalam 2 dekade terakhir ini, tak sedikit capaian positif yang diambil dari pelaksanaan sistem tersebut. Meski begitu, pelaksanaan desentralisasi fiskal ternyata masih dihadapkan dengan berbagai tantangan. Mulai dari pemanfaatan transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) yang belum optimal, local tax ratio yang masih […]

Got any book recommendations?


WhatsApp WA only