Mindblown: a blog about philosophy.
-
Asik! Masuk Kategori Ini, Boleh Tak Bayar Pajak ke Negara
Pemerintah memberikan kelonggaran kepada beberapa kelompok masyarakat atas kewajiban perpajakan. Bahkan ada yang sengaja dikecualikan dari kewajiban untuk membayar pajak penghasilan (PPh). Berdasarkan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), yang dikutip CNBC Indonesia, Jumat (15/12/2022), kelompok yang dimaksud adalah para pedagang yang usahanya dijalankan sendiri atau UMKM orang pribadi. Contohnya, para pedagang warteg, warung kopi dan […]
-
Tanda Ekonomi di Daerah Meningkat, Realisasi Pajak Capai Rp178 Triliun
Abuse of Process Suatu aksi yang memboroskan waktu atau yang menggannggu, misalnya mengajukan kembali suatu perkara yang sudah diputuskan oleh pengdilan yang berwenang adalah pemakaian hak sewenang-wenang. Pengadilan itu dapat tinggal diam atau membubarkan aksi yang demikian. Akuisisi Penggabungan badan usaha dengan cara menguasai sebagian besar saham badan usaha lain. Dengan akuisisi, dua atau lebih […]
-
Menkeu Bakal Happy, BBRI Cs Setor Dividen & Pajak Rp 64 T!
Himpunan Bank Negara (Himbara) dipastikan membagikan dividen tahun buku 2022 lebih besar. Ini sejalan dengan kinerja himpunan bank tersebut yang lebih moncer. Nilai dividen dan pajak kepada negara tumbuh 19,3% secara tahunan dari Rp 53,6 Triliun pada Triwulan III 2021 menjadi Rp 64 Triliun pada Triwulan III 2022. Sementara, kontribusi devidennya sendiri mencapai Rp 24,6 […]
-
Apa Itu Pemeriksaan Pabean di Bidang Impor?
PEMERINTAH menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.185/PMK.04/2022 tentang Pemeriksaan Pabean di Bidang Impor. Beleid yang akan berlaku efektif mulai 11 Januari 2023 ini menggantikan PMK No.139/PMK.04/2007 s.t.d.d PMK No.225/PMK.04/2015. Penggantian peraturan tersebut dimaksudkan untuk menyederhanakan ketentuan pemeriksaan pabean. Selain itu, penggantian peraturan juga ditujukan untuk lebih meningkatkan kelancaran arus barang serta mempercepat pelaksanaan pemeriksaan pabean di […]
-
Penerapan MAP Timbulkan Lebih Bayar Pajak, Ini Aturan Pengembaliannya
Peraturan Pemerintah (PP) 50/2022 turut mengatur tentang kelebihan pembayaran pajak yang timbul setelah tercapainya kesepakatan pada prosedur persetujuan bersama atau mutual agreement procedure (MAP). Pasal 58 ayat (1) PP 50/2022 mengatur apabila surat keputusan persetujuan bersama mengakibatkan kelebihan pembayaran pajak maka kelebihan tersebut dikembalikan kepada wajib pajak. Bila wajib pajak memiliki utang pajak, kelebihan langsung […]
Got any book recommendations?
WA only