Mindblown: a blog about philosophy.
-
Pemkot Tak Pungut Pajak Hiburan, PAD yang Hilang Rp 8 Miliar per Tahun
CIKARANG. Miliaran potensi pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) atas jasa hiburan di Kabupaten Bekasi hilang setiap tahun sebagai dampak larangan operasional usaha hiburan di wilayah setempat. Kepala Bidang Pajak Daerah Bapenda Kabupaten Bekasi Jenal Aca mengatakan Perda Kabupaten Bekasi 3/2016 tentang Penyelenggaraan Pariwisata melarang operasional usaha hiburan. Menurutnya, […]
-
Heboh DKI Jakarta Naikkan PBBKB Jadi 10%, ESDM Minta Ditunda!
Jakarta. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) meminta agar implementasi kenaikan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) khususnya di DKI Jakarta yang naik menjadi 10% dari sebelumnya 5% ditunda. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM, Tutuka Ariadji mengatakan, saat ini bukan waktu yang tepat menaikkan PBBKB, alasannya masuk masa dinamis […]
-
Wacana Insentif PPh Badan DTP untuk Industri Hiburan, BKF Jelaskan Ini
JAKARTA. Pemerintah masih menyiapkan insentif PPh badan ditanggung pemerintah (DTP) untuk penyelenggara jasa hiburan. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Kacaribu mengatakan insentif PPh badan DTP sebesar 10% masih dalam proses pengkajian. Dia pun belum dapat memastikan kapan insentif ini dirilis. “Itu belum, masih kita lihat dan kita tunggu saja nanti,” katanya, dikutip pada […]
-
1,23 Juta WP UMKM Bakal Menggunakan Tarif Normal Mulai 2025, DJP Perkuat Sosialisasi
Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang sudah memanfaatkan skema pajak penghasilan (PPh) Final 0,5% sejak 2018 masih tetap bisa menggunakan skema yang sama hingga tahun pajak 2024. Namun, setelahnya para wajib pajak ini tidak berhak lagi membayar pajak menggunakan tarif PPh Final UMKM dan harus membayar pajak sesuai […]
-
Bali Turunkan Pajak Hiburan Diskotek Cs di Bawah 40 Persen
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan pemerintah daerah (pemda) Bali bakal memberikan insentif agar pajak hiburan untuk diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa di bawah 40 persen. Hal itu sesuai dengan pasal 101 Undang-Undang Nomor 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD). “Yang di Bali mereka sudah melakukan itu (insentif) karena saya kan zoom […]
Got any book recommendations?
WA only