Mindblown: a blog about philosophy.
-
Pemerintah Kaji Sejumlah E-Commerce Lokal untuk Jadi Pemungut Pajak
JAKARTA. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan masih akan mengevaluasi rencana platform e-commerce di Indonesia seperti Tokopedia, Bukalapak hingga Blibli untuk menjadi pemungut pajak. Adapun pemerintah sendiri telah melakukan uji coba penarikan pajak oleh e-commerce melalui bela pengadaan dan ditemui tidak ada kesulitan. Staf Ahli Menteri Keuagan Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal mengatakan, rencana platform e-commerce […]
-
Pajak Karbon Bisa jadi Sumber Alternatif Pembiayaan EBT di Indonesia
Jakarta Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira, menyayangkan keputusan pemerintah untuk menunda pelaksanaan pajak karbon pada Juli 2022 lalu. Sebelumnya, pemerintah juga membatalkan penerapan pajak karbon pada 1 April tahun ini. Padahal, lanjut Bhima, penerapan pajak karbon dapat menjadi alternatif baru pembiayaan pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT) di Indonesia. “Pajak […]
-
DJP Soal Hacker Bobol Data: Kami Masih Aman
Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo mengatakan data wajib pajak sampai saat ini masih aman di tengah ramai serangan hacker. “Alhamdulilah, sampai hari ini masih aman (data DJP), diharapkan ke depannya akan tetap aman,” ujarnya dalam media briefing, Selasa (4/10). Menurutnya, internal DJP terus memperkuat infrastruktur pengamanan data. Sebab, ia menilai banyak cara yang bisa […]
-
Ditjen Pajak Jadikan Temuan BPK sebagai Bahan Evaluasi
Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan akan mengevaluasi pengelolaan insentif dan fasilitas perpajakan menyusul hasil rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan (IHPS) Semester I-2022, BPK mengungkap temuan pengelolaan insentif perpajakan dalam Program Penanganan Pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PC PEN) 2021 sebesar Rp 15,31 triliun. Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo […]
-
BPK Ungkap Temuan Pajak, Sarankan Sri Mulyani Lakukan Ini!
Jakarta, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan terdapat pengelolaan insentif dan fasilitas perpajakan dalam Program Pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi (PC PEN) tahun 2021 sebesar Rp 15,31 triliun belum sepenuhnya memadai. Hal tersebut tertuang di dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan (IHPS) Semester I Tahun 2022, dikutip Selasa (4/10/2022). Akibat tidak memadainya insentif dan fasilitas perpajakan di dalam […]
Got any book recommendations?
WA only