NEWS
-
Airlangga Sebut 13 Juta Pekerja Bakal Bebas Pajak pada Tahun 2027
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa sebanyak 13 juta pekerja di seluruh sektor usaha akan menikmati insentif pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) pada tahun 2027. Insentif tersebut diberikan kepada pekerja yang memiliki penghasilan bruto tetap maksimal Rp 10 juta per bulan. “Itu kan di bawah (bergaji) Rp 10 juta ada […]
-
Deretan Stimulus Ekonomi 2027, Mampu Jaga Kelas Menengah?
Pemerintah menyiapkan sembilan program stimulus ekonomi untuk 2027 dengan menyasar pekerja, pencari kerja, hingga masyarakat berpenghasilan tetap. Salah satu stimulus utama yang disiapkan adalah perluasan fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) bagi pekerja dengan penghasilan hingga Rp10 juta per bulan. Pemerintah menargetkan sebanyak 7,54 juta pekerja sektor formal dapat menikmati fasilitas pembebasan […]
-
Kemenkeu Ingin Sengketa Pajak Lebih Cepat Tuntas demi Kepastian Hukum
Kementerian Keuangan berharap transisi penyatuan atap Pengadilan Pajak di bawah Mahkamah Agung dapat mempercepat penyelesaian sengketa pajak. Topik tersebut menjadi salah satu ulasan media nasional pada hari ini, Senin (9/11/2026). Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengatakan menteri keuangan mendukung kesiapan transisi tersebut guna mencegah timbulnya kendala dalam pelayanan di Pengadilan Pajak. Dia juga berharap sengketa pajak […]
-
Didanai Pajak, Begini Syarat Penerima Bantuan Subsidi Upah
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menjelaskan persyaratan penerima bantuan subsidi upah (BSU) 2026. Penerima BSU akan memperoleh bantuan Rp300.000 per bulan selama 3 bulan atau total Rp900.000 yang dibayarkan sekaligus. Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Indah Anggoro Putri mengatakan BSU diberikan untuk menjaga ketahanan ekonomi dan daya beli pekerja. “Kami ingin bantuan ini […]
-
Pengadilan Pajak Beralih ke MA, Sengketa Diharapkan Lebih Cepat Tuntas
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mendukung transisi menuju penyatuan atap Pengadilan Pajak di bawah Mahkamah Agung (MA). Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengatakan bahwa Menteri Keuangan Suahasil Nazaramendorong kesiapan transisi tersebut guna mencegah timbulnya kendala dalam pelayanan di Pengadilan Pajak. “Pak menteri kami [Suahasil] sudah sangat paham dan justru mendorong kesiapan transisi supaya bisa tidak terlalu bermasalah, baik […]
WA only