Mindblown: a blog about philosophy.
-
Ajak Ikut Tax Amnesty Jilid II, Ditjen Pajak Kirim E-mail kepada 18 Juta WP
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan kembali mengirimkan pengingat kepada para wajib pajak untuk mengikuti program pengungkapan sukarela (PPS) atau Tax Amnesty Jilid II. Adapun, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Neilmaldrin Noor mengungkapkan, pengingat tersebut dikirimkan lewat surat elektronik (surel) atau electronic mail (e-mail) sebanyak 18 juta. Ini sehubungan dengan batas waktu penyampaian […]
-
APBN Tak Lagi Bisa Andalkan Ekspor 2023
JAKARTA. Lonjakan harga komoditas alias commodity boom diprediksi berakhir pada 2023. Kondisi ini dikhawatirkan mengancam pemulihan perekonomian, terutama penerimaan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 Maklum Indonesia masih sangat bergantung pada komoditas. Menteri Keuangan Sri Mul-yani Indrawati mengatakan, pemerintah tidak bisa lagi mengandalkan ekspor sebagai motor penerimaan negara. “Ekspor selama 2021-2022 mengalami booming […]
-
Pajak penghasilan dari Program Pengungkapan Sukarela terkumpul Rp12,56 triliun
Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo menyebutkan Pajak Penghasilan (PPh) yang terkumpul dari program pengungkapan sukarela (PPS) sejak Januari hingga 5 Juni 2022 pukul 23.00 WIB mencapai Rp12,56 triliun. “Pajak ini berasal dari pengungkapan harta bersih senilai Rp125,2 triliun,” kata Suryo dalam Tax Gathering Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan I di Jakarta, Senin. Harta bersih […]
-
Penerimaan Pajak 2023 Berpotensi Tak Setinggi 2022, Ini Saran Para Pengamat
JAKARTA. Pengamat Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar memperkirakan, pertumbuhan penerimaan pajak pada 2023 tidak akan setinggi tahun ini. Hal ini sejalan dengan perkiraan harga komoditas yang kembali normal. Menurutnya, kontribusi penerimaan saat ini memang cukup terbantu dari meningkatnya harga komoditas. Akan tetapi, agar tidak hanya bergantung pada ekspor komoditas, pemerintah perlu mengoptimalkan penerimaan […]
-
Dirjen Pajak Ungkap Baru Sekitar 22,5% Masyarakat Indonesia yang Terdaftar NPWP
JAKARTA. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan akan segera memberlakukan integrasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dalam sistem pembayaran pajak. Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Suryo Utomo mengatakan, langkah ini akan dilakukan pada tahun 2023 dan untuk memperluas basis perpajakan. Pasalnya, baru sekitar 22,5% masyarakat Indonesia yang terdaftar memiliki NPWP. “Karena […]
Got any book recommendations?
WA only