NEWS

  • DJP Evaluasi Restitusi Pajak, WP Berisiko Bisa Diperiksa Lagi

    DJP Evaluasi Restitusi Pajak, WP Berisiko Bisa Diperiksa Lagi

    Jakarta. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto buka suara ihwal evaluasi manajemen restitusi berupa pengembalian pendahuluan. Bimo mengatakan sudah ada audit investigasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang arahnya adalah untuk memperbaiki manajemen pengembalian pendahuluan terhadap restitusi alias lebih bayar pajak. Perlu diketahui, dalam pengajuan pengembalian kelebihan bayar, wajib pajak dapat memilih untuk […]

  • SPP-TDLN Rekam 5,5 Juta Transaksi, DJP: Ada Potensi PPN Rp1,1 Triliun

    SPP-TDLN Rekam 5,5 Juta Transaksi, DJP: Ada Potensi PPN Rp1,1 Triliun

    JAKARTA. Ditjen Pajak (DJP) menyampaikan transaksi digital yang dilakukan oleh 6 pihak yang ditunjuk sebagai pemungut PPN melalui skema sistem pemungutan pajal atas transaksi digital (SPP-TDLN) relatif tinggi. Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengatakan transaksi digital keenam pihak tersebut mencapai 5,5 juta transaksi dalam 3 minggu terakhir. Dari jumlah tersebut, potensi nilai transaksi yang tercatat mencapai […]

  • Pajak Transaksi Digital Luar Negeri Berlaku, Potensi Penerimaan Rp 1 Triliun

    Pajak Transaksi Digital Luar Negeri Berlaku, Potensi Penerimaan Rp 1 Triliun

    JAKARTA. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat potensi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari transaksi digital luar negeri mencapai sekitar Rp 1 triliun.  Angka tersebut berasal dari transaksi yang tercatat melalui Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN). Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan, sejak sistem tersebut mulai diterapkan pada 25 September […]

  • Pemerintah Menebar Lagi Diskon atas Sanksi Pajak

    Pemerintah Menebar Lagi Diskon atas Sanksi Pajak

    Beban wajib pajak bisa sedikit lebih ringan. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak memberikan pengurangan sanksi administratif hingga 100% bagi wajib pajak yang memenuhi ketentuan. Kebijakan ini diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-239/PJ/2026. Mirip sunset policy di 2008 dan reinventing policy di 2015 silam, kebijakan ini juga memberikan keringanan sanksi untuk mendorong kepatuhan wajib pajak. […]

  • DJP Bidik 30 Bank dan Fintech untuk Pungut PPN Transaksi Digital

    DJP Bidik 30 Bank dan Fintech untuk Pungut PPN Transaksi Digital

    Penunjukan pihak lain sebagai pemungut PPN melalui mekanisme sistem pemungutan pajak atas transaksi digital luar negeri (SPP-TDLN) tetap berlanjut. Kali ini, Ditjen Pajak (DJP) membidik 30 perbankan dan perusahaan fintech. Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengatakan penunjukan sebagai pemungut PPN akan dilakukan ketika 30 perusahaan tersebut sudah mempersiapkan sistem dan infrastruktur digital masing-masing. “Tadi pagi saya […]

WhatsApp WA only