NEWS
-
Pajak Emas Diregulasi Ulang, Beban DJP dan Bank Bulion Berkurang
Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menjamin penerbitan PMK 51/2025 dan PMK 52/2025 yang mengatur aspek pemajakan atas kegiatan usaha bulion akan memberikan manfaat bagi wajib pajak. Bimo mencontohkan beban bank bulion menjadi berkurang dengan adanya penurunan tarif pungutan PPh Pasal 22 menjadi 0,25% atas pembelian emas batangan dari supplier emas. “Manfaatnya, beban lembaga jasa keuangan akan […]
-
Termasuk Pajak Kripto, Ini Aturan Perpajakan yang Terbit Juli 2025
Pada penghujung Juli 2025, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerbitkan 5 peraturan menteri keuangan (PMK) baru. Pada dasarnya, peraturan-peraturan tersebut berkaitan dengan ketentuan perpajakan atas kegiatan usaha bulion, impor emas batangan, dan transaksi perdagangan aset kripto. Selain kelima PMK itu, ada pula peraturan baru yang menjadi dasar penunjukkan marketplace sebagai pemungut pajak penghasilan (PPh) Pasal […]
-
Idaman Investor, 5 Negara Ini Bebaskan Pajak untuk Kripto
Berinvestasi pada kripto tanpa potongan pajak jelas menjadi impian para investor. Lima negara berikut ini berhasil mewujudkan impian tersebut. Ledakan popularitas kripto memang membuat otoritas pajak di banyak negara tergiur. Perputaran uang dalam jumlah besar jelas membuat investasi kripto selalu diawasi. Lima negara memiliki pandangan berbeda. Kelima negara yang membebaskan pajak pada kripto ini sekarang […]
-
OJK dan Bappebti Tuntaskan Peralihan Pengawasan Aset Kripto
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) telah menandatangani adendum berita acara serah terima (BAST) terkait peralihan tugas pengaturan dan pengawasan aset keuangan digital, termasuk aset kripto, pekan lalu. Penandatanganan adendum BAST ini menegaskan kelanjutan proses peralihan tugas pengawasan aset keuangan digital yang dimulai pada 10 Januari 2025. Selain menjalankan amanat […]
-
Gubernur dan Kakanwil DJP Sumbar diskusi PDRB, pajak hingga kemandirian fiskal daerah
Kolaborasi atau kerjasama antara pemerintah pusat yang diwakili Ditjen Pajak dengan Pemerintah Daerah dalam melakukan optimalisasi penerimaan pajak, baik pajak pusat maupun pajak daerah sangat diperlukan. Hal itu bagian dari dialog antara Gubernur Sumatera Barat H Mahyeldi Ansharullah dengan Kepala Kanwil Ditjen Pajak Sumatera Barat dan Jambi Arif Mahmudin Zuhri mengenai kondisi Fiskal Pemerintah Pusat […]
WA only