NEWS
-
Asal Ada Insentif Pajak, Potensi Filantropi Rp665 T Bisa Terlampaui!
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Bappenas memperkirakan total estimasi potensi kegiatan filantropi di Indonesia mencapai Rp 649,5-665,5 triliun per tahun. Adapun, filantropi adalah aktivitas memberi dan peduli terhadap sesama dengan landasan yang kuat dan terorganisir. Ketua Badan Pengurus Filantropi Indonesia Rizal Algamar meyakini potensi tersebut dapat terwujud. Pasalnya, masyarakat Indonesia pada umumnya memang gemar berbagi. “Karena banyak […]
-
Restitusi Melambung, Dirjen Pajak Soroti PKP di Kantor Virtual
Ditjen Pajak (DJP) meminta para petugas pajak di daerah untuk benar-benar meneliti pengajuan pengembalian pendahuluan atau restitusi dipercepat yang diajukan oleh wajib pajak. Penelitian diperlukan untuk memitigasi lonjakan restitusi yang menekan penerimaan pajak pada tahun ini. “Simpelnya adalah know your taxpayer. Saya minta teman-teman unit vertikal di KPP untuk betul-betul meyakini pengaju restitusi itu memang […]
-
Sri Mulyani Akan Perpanjang PPN 0 Persen Pembelian Rumah
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani berencana memperpanjang kebijakan pajak pertambahan nilai (PPN) 0 persen untuk pembelian rumah. Sri Mulyani sudah menyetujui usulan itu. Dia berkata akan segera menerbitkan aturan mengenai perpanjangan pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) sebesar 100 persen. “Insentif PPN DTP perumahan 100 persen, kami sudah menyetujui. Sekarang ini sedang dalam proses untuk […]
-
Insentif PPN 100% Picu Peningkatan Minat Beli Rumah Sepanjang 2025
Jakarta: Minat masyarakat untuk membeli rumah terus menunjukkan tren peningkatan signifikan. Lonjakan ini tak lepas dari diperpanjangnya insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN-DTP) 100 persen hingga Desember 2025. Momen ini dimanfaatkan Rumah123 untuk menggelar pameran properti. Hal ini untuk menjawab tingginya antusiasme masyarakat terhadap kepemilikan hunian. Vice President Marketing Rumah123 Andry Law mengatakan […]
-
DJP Jawab Keluhan Aturan Baru Pajak Kripto: Skema PPh Final untuk Kemudahan
Direktorat Jenderal Pajak alias Ditjen Pajak buka suara menanggapi kekhawatiran pelaku industri aset kripto terkait skema pajak baru yang dinilai bisa menekan volume transaksi, terutama dalam masa transisi. Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak Kementerian Keuangan Yon Arsal menegaskan bahwa pilihan penggunaan skema PPh Final atas transaksi penjualan kripto merupakan keputusan kebijakan yang mempertimbangkan kemudahan bagi […]
WA only