NEWS
-
Anak Buah Sri Mulyani Akui Rasio Perpajakan Belum Tumbuh Ideal
Pemerintah menilai rasio perpajakan masih berpotensi untuk terus ditingkatkan ke depannya. Bahkan rasio perpajakan Indonesia diperkirakan dapat mencapai 13% atau lebih tinggi dari posisi rasio perpajakan tahun 2024 yang baru mencapai 10,2%. Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak, Yon Arsal mengatakan, dalam perhitungan rasio pajak, terhadap perbedaan acuan antara perhitungan yang dilakukan Direktorat Jenderal […]
-
Target Pajak Kurang Rp1.2456,3 Triliun, Kemenkeu: Tidak Ada Kebijakan Baru
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) belum akan mengeluarkan kebijakan pajak baru kendati celah penerimaan pajak dengan target 2025 masih sangat besar. Sekadar catatan, realisasi penerimaan pajak pada semester I/2025 baru mencapai Rp831,27 triliun. Sementara itu, Kemenkeu menetapkan outlook penerimaan pajak sebesar Rp2.076,9 triliun sehingga otoritas harus bisa mengumpulkan Rp1.2456,3 triliun selama semester II/2025 agar target tahun ini […]
-
Royalti Bukan Pajak, tapi Kena PPh
Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta terus berupaya menyosialisasikan ketentuan mengenai royalti kepada masyarakat. Salah satu pesan penting yang disampaikan adalah royalti bukanlah pajak yang masuk ke kas negara. Kepala Kanwil Kemenkum DIY Agung Rektono Seto menjelaskan royalti merupakan imbalan yang dibayarkan kepada pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait ketika karya […]
-
Protes Pajak PBB Naik Sampai 400%, Warga Jombang Bayar Pajak Pakai Uang Koin Segalon
Bukan cuma di Pati, kenaikan pajak PBB gila-gilaan juga dilakukan di Kabupaten Jombang, Jatim. Kenaikan tak wajar itu memicu kekesalan seorang warga Desa Pulolor, Kecamatan Jombang bernama Fattah Rochim. Senin (11/8/2025) kemarin, dia mendatangi kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Sebagai bentuk protes dia membayar pajak PBB yang naik gila-gilaan itu menggunakan uang koin segalon. Uang […]
-
Pemerintahan Prabowo Bisa Raup Rp 524 Triliun dari 11 Pajak Alternatif
Pemerintah tengah berupaya mendapatkan tambahan pendapatan negara untuk mendukung berbagai program prioritasnya. Tambahan tersebut diperoleh dari pemangkasan anggaran di sejumlah kementerian/lembaga maupun dari pajak konsumsi yang bersifat regresif. Center of Economic and Law Studies (Celios) menilai langkah tersebut kurang tepat. Pemerintah dinilai perlu mendorong penerimaan negara melalui perluasan basis pajak, terutama dari sumber-sumber alternatif. Dengan […]
WA only