NEWS
-
Kejar Target, Dirjen Bimo Mulai Sisir Pajak dari Wajib Pajak Tajir
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memanggil sejumlah wajib pajak (WP) kaya terkait dengan kepatuhan perpajakan, Kamis (11/12/2025). Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Bimo Wijayanto menyebut pemanggilan WP kaya, atau high wealth individual (HWI), itu dalam rangka konsultasi berkaitan dengan data-data yang dinilai olehnya belum terkomunikasikan dengan baik. Dia menyinggung bahwa beberapa WP kaya belum mengetahui […]
-
DJP Sebut Risiko Kepatuhan Wajib Pajak Sektor Minerba Relatif Tinggi
Ditjen Pajak (DJP) mengeklaim wajib pajak yang bergerak di sektor pertambangan mineral dan batu bara (minerba) memiliki risiko kepatuhan yang relatif tinggi. Direktur Potensi Kepatuhan dan Penerimaan DJP Ihsan Priyawibawa mengatakan otoritas tidak hanya menganalisis profil risiko wajib pajak, tetapi juga menindaklanjutinya. Untuk wajib pajak minerba, tindak lanjut berupa pemeriksaan paling dominan. “Rekomendasi treatment terhadap […]
-
DJP Temukan Anomali Ekspor-Impor, Banyak Data Tak Sesuai Laporan Wajib Pajak
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkap adanya anomali serius dalam laporan ekspor-impor sejumlah komoditas, terutama dari sektor minerba dan kelapa sawit. Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan bahwa data perdagangan internasional yang diterbitkan negara tujuan ekspor justru menunjukkan angka yang jauh lebih besar dibanding laporan para wajib pajak (WP) di dalam negeri. “Kalau kita […]
-
WP Sektor Minerba Belum Patuh Pajak, Tunggakannya Capai Rp3 Triliun
Ditjen Pajak (DJP) mencatat tunggakan pajak dari perusahaan atau wajib pajak di sektor pertambangan mineral dan batu bara (minerba) dalam tahun berjalan ini cukup besar, yaitu mencapai Rp3 triliun. Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengatakan nilai tunggakan pajak bisa bertambah setelah kasus-kasus sengketa pajak selesai diputuskan oleh Pengadilan Pajak, baik kasus di tingkat keberatan maupun banding. […]
-
Purbaya Tolak Pembebasan Pajak Sejumlah BUMN
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, pemerintah, melalui Kementerian Keuangan (Kemkeu), menolak permintaan CEO Danantara Indonesia Rosan Perkasa Roeslani, untuk membebaskan kewajiban pajak bagi sejumlah badan usaha milik negara (BUMN). Pajak tersebut belum dipenuhi sejak 2023. Pasalnya, perusahaan yang dimaksud justru mencatatkan keuntungan dan sebagian sahamnya dimiliki investor asing. “Ya, engga bisa, itu kan sudah […]
WA only