NEWS

  • Tarif Ilegal, Nasib Dana Jadi Tak Pasti

    Tarif Ilegal, Nasib Dana Jadi Tak Pasti

    Ketukan palu hakim Mahkamah Agung Amerika Serikat (AS) pada akhir pekan lalu, membatalkan tarif impor yang diberlakukan Presiden Donald Trump. Kendati melegakan sebagian pihak di satu sisi, keputusan tersebut juga diikuti serangkaian ketidakpastian baru di sisi yang lain. Dalam putusannya, enam hakim Mahkamah Agung menilai Trump telah melampaui wewenangnya dalam memberlakukan bea masuk besar-besaran dengan […]

  • Pajak Layanan Digital Kian Terancam

    Pajak Layanan Digital Kian Terancam

    Pemerintah Indonesia menyepakati pembatasan pajak layanan digital dalam perjanjian dagang timbal balik dengan Amerika Serikat (AS). Indonesia berkomitmen tidak menerapkan pajak layanan digital yang diskriminatif terhadap perusahaan AS. Ini tertuang dalam Agreement Between the United States of America and the Republic of Indonesia on Reciprocal Trade, khususnya Section 3 tentang Digital Trade and Technology. Pada artikel 3.1 ditegaskan, Indonesia […]

  • Transformasi AR Jadi Pemeriksa Pajak Klaster Pengawasan Resmi Dimulai

    Transformasi AR Jadi Pemeriksa Pajak Klaster Pengawasan Resmi Dimulai

    Transformasi account representative (AR) menjadi fungsional pemeriksa klaster pengawasan resmi dimulai. Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Senin (23/2/2026). Penyuluh Pajak Ahli Madya Eddy Triono mengatakan peran AR di Kanwil DJP Wajib Pajak Besar (LTO) dan Kanwil DJP Jakarta Khusus sudah digeser menjadi fungsional pemeriksa klaster pengawasan. Hal yang sama […]

  • DJP Bisa Undang Wajib Pajak Lakukan Pembahasan, Begini Aturannya

    DJP Bisa Undang Wajib Pajak Lakukan Pembahasan, Begini Aturannya

    Dalam hal dilakukan pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (11) PMK 111/2025, dirjen pajak dapat mengundang wajib pajak untuk dilakukan pembahasan dengan menerbitkan surat undangan pembahasan. Merujuk pada Pasal 7 ayat (2) PMK 111/2025, pembahasan dilakukan terhadap 3 hal. Pertama, surat permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan. Kedua, tanggapan wajib pajak, dalam hal Wajib […]

  • Pajak Digital Terancam Imbas Perjanjian Dagang, Cek Potensi Pendapatan yang Hilang

    Pajak Digital Terancam Imbas Perjanjian Dagang, Cek Potensi Pendapatan yang Hilang

    Pemerintah Indonesia menyepakati pembatasan pengenaan pajak layanan digital dalam perjanjian dagang timbal balik dengan Amerika Serikat (AS). Melalui kesepakatan ini, Indonesia berkomitmen tidak menerapkan pajak layanan digital yang bersifat diskriminatif terhadap perusahaan asal AS. Komitmen tersebut tertuang dalam Agreement Between the United States of America and the Republic of Indonesia on Reciprocal Trade, khususnya Section […]

WhatsApp WA only