NEWS
-
Ditjen Pajak Temukan 71% Perusahaan Sawit di Sumatra Utara Berisiko Pajak Tinggi
JAKARTA. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan hasil analisis awal terhadap kepatuhan perpajakan sektor Crude Palm Oil (CPO) di wilayah Sumatra Utara. Dari hasil uji menggunakan sistem berbasis kecerdasan buatan (AI), sebanyak 71% perusahaan sawit di daerah tersebut masuk dalam kategori risiko tinggi (high risk) terhadap potensi ketidakpatuhan pajak. Temuan ini disampaikan langsung […]
-
Rasio Pajak Merosot ke 8,58%, Apindo Peringatkan Risiko Melemahnya Ekonomi
JAKARTA. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyoroti rasio penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia yang sampai dengan kuartal III/2025 tercatat sebesar 8,58%. Angka tersebut menjadi yang terendah dibandingkan periode yang sama pada tahun-tahun sebelumnya. Rasio pajak hingga kuartal III/2024 tercatat 9,48%, kuartal III/2023 sebesar 10,15%, dan kuartal III/2022 mencapai 10,9%. Ketua Umum Apindo Shinta […]
-
Anomali Data Investasi Asing dan Rasio Pajak RI
Peningkatan tajam foreign direct investment (FDI) di Indonesia belum sepenuhnya menjadi kabar baik. Penyebabnya, kenaikan FDI tersebut tidak diikuti dengan kenaikan rasio pajak (tax ratio).Research Assistant BSI Institute Sayyaf Rabbaniy menjelaskan, kondisi tersebut disebabkan oleh sebagian besar dari modal asing yang ditanam tergolong phantom FDI, yakni investasi yang secara hukum tercatat, tetapi tidak mencerminkan aktivitas […]
-
DJP Bakal Intip Uang Elektronik dan Rekening Digital Mulai 2026
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan berencana mengintip rekening digital dan uang elektronik milik masyarakat Indonesia mulai 2026. Rencana itu masuk dalam perluasan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan. Rencananya, mereka akan mengeluarkan peraturan menteri keuangan baru, pengganti PMK Nomor 70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan untuk mewujudkan keinginan itu. Beleid baru […]
-
Profil Wajib Pajak Bakal Makin Transparan
Kementerian Keuangan (Kemkeu) berencana menerapkan sistem single profile wajib pajak untuk mengoptimalkan penerimaaan perpajakan. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan 2025-2029.Dalam beleid tersebut, Kemkeu menegaskan beberapa langkah untuk meningkatkan penerimaan negara. Salah satunya melalui integrasi basis data penerimaan negara antarunit di Kemkeu dan antarkementerian, […]
WA only